Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

Selasa, 28 Apr 2020, 06:47:34 WIB, 11 View Administrator, Kategori : Pertanahan

Jakarta, (8/10). Anggota Pokja Pertanahan yang terdiri dari BPHN, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, perwakilan HUDS serta perwakilan IHCS mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam perspektif nilai tanah pada Senin, (8/10) di kantor Gedung BPHN Jakarta.

Pada dasarnya tanah mempunyai karakteristik sendiri karena memiliki nilai bagi manusia dan juga makhluk lain. Yang terjadi saat ini peningkatan nilai tanah seringkali tidak terkendali sehingga dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi sulit. 

Terkait dengan penilaian tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyusun peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan (ZNEK). Pemanfaatan ZNT dan ZNEK hanya diperuntukkan bagi pelayanan pertanahan untuk PNBP dan tarif. 

Saat ini ZNT belum ditetapkan menjadi peraturan perundangan sehingga nilainya tidak mengikat. Namun di sisi lain, NJOP ditetapkan oleh pemda. 

Dari permasalahan tersebut, dirasa perlu mempercepat penyusunan zona nilai tanah berbasis bidang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data pajak. Untuk itu perlu menggunakan sistem informasi untuk mempublikasi ZNT. Selain itu, dalam penyusunan ZNT perlu kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L dan pemda. 

Land value perlu dikembangkan sebagai optimalisasi hak menguasai negara termasuk penilai di bawah tanah dan di bawah tanah sehingga land value bisa dikonversi menjadi uang. [IK, RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar