Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Jan 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Tata Informasi Geospasial Nasional atau RUU TIGnas yang disusun Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dikhawatirkan dipertentangkan dengan tugas pokok dan fungsi departemen terkait. Dengan begitu, pengajuan RUU ini ke DPR akan terus terganjal.

Hal itu dikemukakan Antonius Bambang Wijanarto, anggota Tim Perumus RUU TIGNas Bakosurtanal, di Cibinong, Jabar, Jumat (9/1), sebelum rapat harmonisasi tahap kedua RUU itu. Ia berharap RUU ini tak menimbulkan keberatan Badan Pertanahan Nasional yang telah menyusun peta dasar pertanahan skala besar, 1:5000 hingga 1:1000, untuk keperluan pendaftaran persil.

Menurut Anton—juga peneliti di Balai Geomatika Nasional Bakosurtanal—BPN tidak perlu mengajukan keberatan atas RUU itu karena Bakosurtanal sendiri belum mampu menyediakan peta dasar untuk seluruh Indonesia. Peta dari Bakosurtanal tersebut masih terbatas di Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur, dan Surabaya.

Penggunaan sistem koordinat dan peta dasar yang sama sebagai acuan oleh semua pihak dalam lingkup nasional penting, ujar Anton, untuk menghindari konflik antardaerah dan inefisiensi dalam pembangunan. Hal inilah yang diatur dalam RUU TIGNas.

Selain itu, keluarnya undang- undang tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya koordinasi antarinstansi terkait karena hal itulah yang dibutuhkan dalam hal pertanahan. (YUN)



RUU TIGNas Berpotensi Menimbulkan Konflik
, 12 Jan 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar