Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Potensi kerugian ekonomis dari lahan yang dipersengketakan pada tahun 2007 untuk jangka waktu selama lima tahun mencapai Rp 146,8 triliun. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional atau BPN berupaya melakukan reforma agraria untuk menata kepemilikan lahan sehingga memiliki kepastian hukum.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Yuswanda pada acara lokakarya reforma agraria, Rabu (16/7). ”Jumlah kasus sengketa lahan tahun 2007 di seluruh Indonesia mencapai 7.491 kasus,” katanya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2006, jumlah kasus sengketa lahan sebanyak 2.810 kasus.

Kasus sengketa lahan tidak hanya berimplikasi secara sosial dan politik dengan munculnya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan gangguan keamanan, tetapi juga berdampak secara ekonomis.

Menurut Yuswanda, dari 7.491 kasus sengketa lahan, luas lahan yang menjadi obyek sengketa mencapai 607.886 hektar. Dari penghitungan BPN, dengan asumsi nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan sebesar Rp 15.000, tingkat suku bunga 10 persen per tahun, potensi kerugian langsung secara ekonomis dalam lima tahun mencapai Rp 146,8 triliun.

Selain sengketa lahan, ada pula kasus lahan telantar atau lahan yang tidak termanfaatkan seluas 7,15 juta hektar. Potensi kerugian secara ekonomis dari lahan yang telantar itu dalam lima tahun mencapai Rp 491 triliun.

Kepala BPN Joyo Winoto mengungkapkan, reforma agraria yang dilakukan BPN terkait dengan dua hal penting. Pertama, penataan politik dan hukum pertanahan dengan membangun konsensus baru penataan pertanahan dan menuangkannya dalam sistem hukum.

Kedua, memberi akses bagi masyarakat terhadap sumber- sumber ekonomi pertanahan.

Menurut Joyo, pihak BPN sudah mengkaji hukum pertanahan selama 1,5 tahun terakhir.

”Ada 12 undang-undang pertanahan dan banyak peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau surat-surat lain. Ada yang bersesuaian dan ada juga yang bertolak belakang satu sama lain,” kata Joyo. (FER)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar