Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Jan 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Banda Aceh, Kompas - Draf rancangan rencana tata ruang dan wilayah atau RTRW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang disusun pemerintah tidak berubah. Draf itu sama seperti yang ada dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan. Tim penyusun rencana strategis pengelolaan hutan Aceh menyatakan menolak draf rancangan itu.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Bambang Antariksa ketika dihubungi di Banda Aceh, Senin (5/1), membenarkan hal itu. Ketua TPRSPHA Bhakti Siahaan, beberapa waktu lalu, mengatakan pendapat serupa. ”Draf itu hanya bersifat copy paste saja, tidak ada beda dengan yang sebelumnya. Pemerintah tidak mau kerja keras untuk membuat RTRW yang baru,” kata Bambang.

Hasil kajian TPRSPHA menunjukkan, peta penunjukan fungsi lahan dan hutan yang ada pada draf RTRW terbaru yang dibuat Badan Perencana Pembangunan Daerah NAD menunjukkan tidak ada perubahan berarti dibandingkan dengan peta tahun 1999. Perubahan yang ada hanyalah pada penambahan perbaikan dan pembangunan jalan-jalan baru di kawasan yang termasuk dalam kategori hutan lindung.

Hasil kajian tersebut menunjukkan, pembuatan draf RTRW baru tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan persoalan kerentanan dan kriteria dasar lingkungan, tidak mempertimbangkan peluang jasa lingkungan Aceh pada masa datang, dapat berakibat fatal terhadap pertanian di hilir NAD, dan bisa memusnahkan satwa-satwa langka yang ada di wilayah ini. Di samping itu, draf tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan konsep Aceh Hijau yang sedang digalakkan di kalangan pemerintahan di Aceh itu sendiri.

Hasil kajian tim juga menyatakan, pembentukan draf rancangan RTRW itu jika diteruskan menjadi peraturan akan melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Nasional, yang menetapkan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

Dua aturan itu membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan budidaya.

Batas waktu

Bambang menduga, pembuatan draf rancangan RTRW NAD seperti itu dilakukan hanya karena keterbatasan waktu. Pemerintah pusat memberikan tenggat hingga April 2009 kepada Pemprov NAD untuk membuat draf RTRW sendiri. ”Kalau sampai waktunya tidak bisa menghasilkan draf, mereka harus mau mengikuti rencana tata ruang nasional,” katanya.

Wakil Ketua Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser Basri Emka, menyatakan, pihaknya belum tahu-menahu adanya draf rancangan RTRW tersebut. Dia juga belum tahu rencana pembangunan jalan Kawasan Ekosistem Leuser. (mhd)



Draf RTRW NAD Tidak Ada Perubahan
, 07 Jan 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar