Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Des 2008, 00:00:00 WIB, 21 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Implementasi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang baru-baru ini disahkan Dewan Perwakilan Rakyat mewajibkan pemerintah pusat menetapkan tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologi secara tepat.

Sejauh penetapan itu belum dilakukan, tidak boleh ada pengeluaran izin pertambangan oleh setiap pemerintah daerah sehingga bisa terjadi moratorium atau jeda tambang sampai ditetapkan tata ruang nasional pertambangan tersebut.

Demikian dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Sony Keraf, yang juga menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Jumat (19/12) di Jakarta.

”Sanksi pidana bagi oknum pemerintah yang mengeluarkan izin pertambangan telah diatur di dalam UU Minerba,” ujar Sony.

Sony mengakui, UU Minerba tidak dapat memuaskan semua pihak. Di antaranya anggapan diskriminatif terhadap pemegang kontrak karya penambangan yang masih belum akan berakhir setelah UU Minerba ini diberlakukan.

Secara terpisah, hal seperti itu diungkapkan pula oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Catur Sapto Edi. Selain itu, Catur juga mempertanyakan, pemerintah sejauh ini juga belum ditetapkan untuk membaca kebutuhan hasil tambang mineral dan batu bara dalam negeri. ”Mengetahui kebutuhan dalam negeri terhadap mineral dan batu bara ini sangat penting,” kata Catur.

UU Minerba dianggap belum sempurna sehingga belum layak dijalankan. Menurut Catur, pengkajian ulang melalui judicial review Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu upaya yang patut dipertimbangkan.

Sony menjelaskan, di dalam UU Minerba, wilayah pertambangan ditetapkan melalui tiga kriteria, yaitu wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Proses penetapan itu akan memakan waktu sehingga menunjang moratorium.

Selain itu, UU Minerba juga mewajibkan pemerintah sedikitnya membuat 25 peraturan pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Selain itu, juga mewajibkan pemerintah untuk membuat penyesuaian kontrak karya penambangan, seperti menentukan hilangnya peraturan penyelesaian arbitrase tingkat internasional untuk penyelesaian sengketa.

”Implementasi UU Minerba itu tak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan UU lainnya, seperti UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup yang masih berlaku,” kata Sony. Penerapan UU lainnya terkait masalah perlindungan masyarakat korban yang terkena dampak usaha tambang. Di dalam UU Minerba hal ini dianggap sumir oleh berbagai organisasi lingkungan hidup.

Menurut Sony, hal itu dapat dipahami karena memandang implementasi UU Minerba masih berdiri sendiri. ”Organisasi lingkungan hidup itu masih memiliki ruang yang lebar dalam menerapkan UU Lingkungan Hidup untuk menggugat korporasi pertambangan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan,” ujar Sony.

Begitu pula penetapan wilayah pertambangan yang melanggar UU Kehutanan, seperti pemanfaatan hutan konservasi. Menurut Sony, itu tetap bisa digugat aktivis atau organisasi lingkungan hidup ke pengadilan. (NAW)



UU Minerba untuk Moratorium Tambang
, 22 Des 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 21 Kali

Tuliskan Komentar