Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Des 2008, 00:00:00 WIB, 25 View , Kategori : Tataruang

Fred Benu

Pembubaran Provinsi Sunda Kecil tanggal 20 Desember 1958 telah berumur 50 tahun. Bagaimanakah kondisi pembangunan ekonomi dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur?

Harian Kompas (10/12/2008) menekankan, Sunda Kecil sejak pembentukan hingga awal pemekarannya menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan kondisi relatif sama dalam hal ketersediaan infrastruktur dan kinerja pembangunan ekonominya. Saat ini ketersediaan infrastruktur semakin dirasakan perannya bagi pembangunan ekonomi wilayah. Perkembangan teknologi transportasi telah meningkatkan keterbukaan ekonomi.

Namun, peningkatan keterbukaan ekonomi malah kemudian memacu perkembangan teknologi yang dijuluki dengan Triple-T Revolution (transportation, tellecommunication, and travel) (Kuntjoro-Jakti, 2003). Apabila revolusi T-pertama telah memperbesar dan mempercepat arus barang dan revolusi T-kedua telah memperbesar dan mempercepat arus informasi, maka revolusi T-ketiga telah menciptakan sektor pariwisata muncul sebagai sektor yang recession-proof. Kemajuan dimaksud menjadikan jumlah wisatawan meningkat secara massive dan menjadikan sektor pariwisata sebagai target andalan pemasukan devisa bagi banyak negara.

Pembangunan ekonomi

Saat ini perekonomian Bali tumbuh melejit sendiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Bali saat ini mencapai Rp 11,18 juta per tahun. Pada saat yang sama, pendapatan per kapita NTB sekitar Rp 7, 3 juta per tahun, sedangkan NTT terpuruk pada angka Rp 3,8 juta per tahun. Cerita tentang efek Triple-T Revolution sangat memengaruhi pengembangan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian Bali. Walaupun pemicu pengembangan sektor pariwisata Bali bukan disebabkan oleh ketiga faktor-T dimaksud, dalam perkembangannya sektor pariwisata Bali yang dipicu oleh konstruksi budaya lokal mendapat penguatan akselerasi dari kemajuan dan perkembangan 3-T, khususnya T-transportasi.

Setelah ketiganya dipisahkan ke dalam tiga wilayah administratif (1958), secara tidak sengaja Bali memilih pengembangan sektor pariwisata sebagai basis pengembangan perekonomian daerahnya dengan mengandalkan daya dorong kebudayaan daerah ditunjang oleh pesona alamnya. NTB dan NTT bukannya tidak memiliki ekspektasi tentang kekuatan daya dorong sektor pariwisata. Namun, tampaknya pengembangan sektor pariwisata tidak bersinergi dengan pengembangan infrastruktur, khususnya transportasi, di kedua wilayah ini.

NTT berkinerja paling buruk baik dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya listrik dan jalan, maupun penanggulangan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketiga provinsi tahun 2005 adalah Bali (69,8 persen), NTB (62,4 persen), dan NTT (63,3 persen). Adapun Indeks Kemiskinan Bali (17,30 persen), NTB (57,8 persen), dan NTT (60,3 persen). Pada saat yang sama, indikator RT tanpa akses listrik adalah Bali (5,38 persen), NTB (24,30 persen), dan NTT (63,85 persen). Indikator desa tanpa akses jalan adalah Bali (0,76 persen), NTB (1,38 persen), dan NTT (18,02 persen). NTB dan NTT mulanya lebih mengembangkan infrastruktur sektor pertanian. Tidak ada yang salah dengan pilihan pengembangan infrastruktur transportasi yang diintegrasikan dengan sektor pertanian. Pilihan seperti itu memang sesuai dengan basis ekonomi wilayah. Persoalannya adalah pembangunan infrastruktur kurang bersinergi secara kuat dengan sektor pertanian itu sendiri karena hambatan konstruksi sosial budaya.

Sebagai contoh, pada dekade 1970-an-1980-an, kita berasumsi bahwa keterisolasian wilayah menjadi faktor penyebab kemiskinan, khususnya di NTT. Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan Gubernur NTT Ben Mboi (1978-1988), pemerintah melakukan pembangunan jalan dan pelabuhan massive sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah. Walaupun pemerintah telah membuka sejumlah daerah terisolasi, hal tersebut tidak sebanding dengan nilai tambah ekonomi yang diperoleh. Seharusnya pembukaan isolasi wilayah dapat dimanfaatkan bagi akses pasar input dan output pertanian.

Memang pembangunan infrastruktur transportasi telah memperlancar arus barang di sektor pertanian, tetapi daya ekspansi dimaksud terlalu kecil dibandingkan dengan ekspansi sektor perkotaan sehingga desa dengan sektor ekonominya justru mengalami kooptasi oleh sektor ekonomi perkotaan. Saya mengamati fenomena ini disebabkan masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi keterbukaan ekonomi wilayah yang berkonsekuensi pada tingginya persaingan. Pembangunan infrastruktur jalan dan akses transportasi memang merupakan syarat harus bagi dinamika ekonomi wilayah, tetapi tidak cukup. Masih diperlukan syarat cukup berupa kebijakan penguatan potensi SDM dan SDA untuk menghadapi keterbukaan pasar dan persaingan. Konsistensi pendekatan seperti ini yang kurang dilakukan oleh pemerintah beserta semua pemangku kepentingan lainnya, khususnya di NTT.

Berbeda halnya dengan Bali yang memilih sektor pariwisata daerah sebagai lokomotif pengembangan ekonominya. Tatanan sosial budaya masyarakat Bali dan potensi sumber daya alamnya memang sangat akomodatif terhadap pengembangan sektor ini. Dengan kedua faktor pemicu ini, pembangunan infrastruktur transportasi di Bali tinggal bersinergi secara konstruktif.

NTB juga semula memilih pengembangan infrastruktur pertanian untuk pengembangan ekonomi wilayahnya. Namun, sektor pertanian pedesaan juga tidak berkinerja cukup baik untuk mendongkrak perekonomian wilayahnya. NTB saat ini cenderung memacu pengembangan ekonomi wilayah melalui sektor pariwisata. Memang kelihatannya terlambat, tetapi minimal infrastruktur transportasi NTB sudah dikembangkan baik untuk mendukung pengembangan sektor ini. Kebetulan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Bali dan sebagian tatanan sosial-budaya masyarakat NTB bagian Barat mendapat pengaruh kuat budaya Bali menyebabkan daerah ini sangat dimungkinkan untuk mendapat imbas positif dinamika pengembangan sektor pariwisata Bali.

Infrastruktur transportasi

Isu tentang otonomi sebenarnya merupakan topik lama yang tidak lagi menarik untuk dibahas, khususnya dalam kaitan dengan upaya mendorong pembangunan (ekonomi) wilayah. Kecenderungan pembahasan yang menarik untuk diikuti adalah regionalisasi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Nusa Tenggara, regionalisasi ekonomi diterjemahkan sebagai pengembangan infrastruktur transportasi dalam suatu kesatuan regional berbasis potensi dan persebaran sumber daya dalam ketiga wilayah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Karena itu, dalam kaitan dengan pengembangan infrastruktur transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah, sebaiknya kita meletakan basis dialektika kita pada potensi dan persebaran sumber daya sebagai suatu agregasi walaupun kita harus akui ada batasan ruang administrasi yang cukup tegas. Itu berarti harus dipahami bahwa kiblat pengembangan transportasi bagi pembangunan perekonomian wilayah eks Provinsi Sunda Kecil tidak harus mengikuti kiblat administratif pemerintahan setiap wilayah. Atau, dengan kata lain, harus terjadi semacam reduksi batasan administratif-pemerintahan dalam format pengembangan infrastruktur transportasi bagi pengembangan ekonomi wilayah ini.

Fred Benu Kepala Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang



Terganjal Infrastruktur dan Kesenjangan Pembangunan
, 19 Des 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 25 Kali

Tuliskan Komentar