Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Des 2008, 00:00:00 WIB, 27 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota Medan menghentikan pembahasan rencana tata ruang dan tata wilayah. Acuan penyusunan tata ruang hingga kini belum ada rujukannya.

”Pemerintah provinsi belum selesai menyusun tata ruang, tetapi Pemkot Medan sudah menyusun. Dari mana mereka merujuk tata ruang?” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Syahrul Sagala, Selasa (9/12) di Medan.

Syahrul mengatakan, proses penyusunan tata ruang mestinya tidak boleh bertentangan dengan konsep yang lebih luas. Saat ini, Pemkot Medan menyusun tata ruang untuk 2008-2028. Penyusunan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) ini untuk merevisi RTRW 2006-2026 Medan yang dia nilai banyak menyimpan masalah.

Salah satu perjuangan saat ini adalah menyediakan ruang terbuka hijau 20 persen dari seluruh luas wilayah.

Aturan itu berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang, tuturnya, mesti dilakukan berdasarkan peta wilayah.

Sayangnya, peta wilayah dan konsep umum yang dia maksud belum ada sebab Pemprov Sumut belum selesai menyusunnya.

”Jika tidak ada acuan yang baik, kami mengkhawatirkan konsep penyelamatan lingkungan akan terabaikan,” tuturnya.

Walhi Sumut, katanya, menolak pembahasan RTRW oleh Pemkot Medan. Penolakan ini secara resmi mereka sampaikan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Ketua F-PKS Ikrimah Hamidy mengatakan, Pemkot Medan gegabah dalam menyusun RTRW. Semestinya penyusunan ini harus menyesuaikan dengan konsep yang lebih umum.

Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Elfenda Ananda mengatakan, penyusunan RTRW Medan bermasalah dalam hal penganggaran dan pengawasan. RTRW 2006-2016, katanya, masih belum ada pertanggungjawaban anggarannya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggaran penyusunan RTRW senilai Rp 3 miliar terlalu besar. Ada dana senilai Rp 2,6 miliar yang dinilai tidak efektif.

”DPRD tidak melakukan pengawasan baik. Mereka meloloskan anggaran yang mestinya tidak sebesar ini. Buktinya BPK menilai itu dalam laporannya,” tutur Elfenda.

Kali ini, Pemkot Medan merevisi RTRW 2006-2016 dengan anggaran Rp 300 juta. ”Dana ini harus benar-benar dipakai secara efisien,” katanya. (NDY)



Penyediaan Lahan Parkir Pasar Mayestik Tidak Sesuai Tata Ruang
, 11 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali
Draf RTRW NAD Tidak Ada Perubahan
, 07 Jan 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 17 Kali
Pembahasan RTRW agar Dihentikan
, 12 Des 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 27 Kali

Tuliskan Komentar