Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Nov 2008, 00:00:00 WIB, 38 View , Kategori : Tataruang

Bandung, Kompas - Pengerjaan proyek pembangunan jalan tol trans-Jawa harus sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dan mengikuti konsep tata guna lahan. Proyek jalan tol sepanjang 1.200 kilometer itu dikhawatirkan mengurangi daya dukung kawasan lindung sebagai lahan penahan banjir.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina mengatakan itu seusai menghadiri Penanaman Perdana Rehabilitasi Lahan Kritis oleh BUMN Hijau di Desa Lamajang, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/11).

Upik mengakui, dari sudut konservasi lahan, alih fungsi lahan hutan menjadi jalan tol akan mengurangi daya dukung kawasan hutan, baik sebagai resapan air dan juga paru-paru Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol itu pun mengenai lahan milik rakyat.

”Kami tetap mendukung proyek itu. Namun, saya mengingatkan, pihak ketiga yang menangani pembangunan tol harus patuh terhadap aturan mengenai fungsi kawasan karena telah diatur dalam undang-undang,” kata Upik.

Ia menuturkan, lahan Perhutani yang telah hilang karena proyek pemerintah seluas 50.000 hektar, tetapi belum semua lahan mendapat ganti dari pemerintah. Sesuai aturan, kawasan Perhutani yang dipakai pemerintah diganti dengan perbandingan 1:1.

”Lahan pengganti juga harus menempel dengan kawasan hutan yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu, apabila digulirkan wacana penggantian lahan hutan di luar Jawa, kami tidak sependapat. Apabila lahan yang dipakai di Jawa, lahan pengganti juga harus di sini,” kata Upik.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII Abdul Halik juga mengatakan, wilayah PTPN VIII yang terkena proyek jalan tol trans-Jawa seluas 16,9 hektar, terutama di daerah Sukabumi selatan. (gre)



Jalan Tol Trans-Jawa Harus Sesuai Amdal
, 20 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 38 Kali

Tuliskan Komentar