Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Nov 2008, 00:00:00 WIB, 27 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Lahan pertanian pangan akan diproteksi dari ancaman alih fungsi yang berpotensi mengurangi luasan lahan pangan. Siapa pun nantinya boleh mengonversi lahan pangan asalkan ada lahan pengganti. Tidak seperti saat ini, alih fungsi lahan pangan cenderung mengurangi lahan baku.

Anggota Badan Legislasi sekaligus anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bomer Pasaribu, mengatakan, DPR telah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Surat dikirim pada 11 November 2008.

Menurut UU No 10/2004 soal Pembentuka>w 9436mw 9636m
Bomer mengatakan, konversi lahan pertanian pangan yang ada sejak 35 tahun lalu cenderung mengurangi lahan baku. Lahan pangan jadi makin sempit. Terlebih, perbandingan laju cetak sawah baru dengan konversi 1:4, bahkan belakangan ini menjadi 1:9. Artinya, bila ada konversi lahan 9 hektar, (ha) cetak sawah baru hanya 1 ha.

Dalam RUU itu juga ada klasifikasi status lahan. Lahan dengan klasifikasi A, yakni lahan irigasi teknis, diganti tiga kali lipat. Klasifikasi B, yakni lahan beririgasi semiteknis harus diganti dua kali lipat, sedangkan lahan berklasifikasi C, seperti lahan kering, diganti satu kali lipat.

”Nantinya, dibentuk bank lahan sebagai penilai klasifikasi lahan dan menghitung lahan pengganti di luar Jawa,” ujar Bomer sambil menambahkan, konversi lahan pertanian dan alih fungsi dapat dilakukan asalkan ada lahan pengganti.

Direktur Pengelolaan Lahan pada Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Suhartanto mengatakan, hanya dua hal dapat ditoleransi untuk alih fungsi lahan.

Pertama, ada force majeur, seperti gunung meletus atau kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua, untuk memenuhi kepentingan umum, seperti pembangunan jalan dan jalur kereta. ”Meski ada toleransi, harus ada lahan pengganti yang sesuai untuk pertanian pangan,” katanya.

Sistem insentif

Agar petani tak mudah menjual lahan kepada pihak lain, dalam RUU nantinya petani atau pemilik lahan akan mendapat insentif. ”Kami tak dapat melarang petani mengalihkan status tanah mereka, tetapi petani harus diberi motivasi agar bergairah mempertahankan lahan pertanian melalui insentif, seperti keringanan pajak dan pembangunan infrastruktur,” papar Suhartanto.

Guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Wakil Rektor IPB bidang Sumber Daya dan Pengembangan Hermanto Siregar mengatakan, ada tiga masalah terkait pencetakan sawah baru atau penggantian lahan konversi.

Pertama, ketersediaan infrastruktur, seperti bendungan, saluran irigasi, dan jalan. Kedua, terkait sumber daya manusia di luar Jawa. Ketiga, perlu komitmen dari pemerintah daerah.

Hermanto melihat belum ada sinergi pemerintah terkait perluasan lahan pertanian. Itu karena belum ada sinergi dan koordinasi yang menjadikan lahan sebagai prioritas.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan mengatakan, pembukaan lahan di luar Jawa, di antaranya, terhambat ketidakjelasan masyarakat dalam menentukan jenis tanaman. ”Kami telah mengalokasikan lahan untuk areal irigasi teknis, tetapi ternyata dibuat kebun sawit,” ujar Iwan.(MAS/RYO)



Lahan Pangan Diproteksi
, 19 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 27 Kali

Tuliskan Komentar