Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Nov 2008, 00:00:00 WIB, 30 View , Kategori : Tataruang

Bandung, Kompas - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa sudah memikirkan secara matang semua konsekuensinya, termasuk berkurangnya lahan pertanian subur di Pulau Jawa. Program pembukaan lahan di luar Jawa dan intensifikasi pertanian di Jawa sedang dilakukan sebagai jawabannya.

”Tidak ada pembangunan yang menguntungkan semua orang, tetapi pasti secara nasional pasti untung. Kalau setiap ada komentar kita tanggapi, kita tidak akan membangun. Kami (pemerintah) mengerti di sana (luar Jawa) itu kurang subur. Kami sudah perhatikan itu. Kami mengerti,” ujar Djoko di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/11).

Menteri PU menanggapi masalah alih fungsi secara masif lahan pertanian akibat rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa. Jalan tol sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat, sampai dengan Surabaya, Jawa Timur, itu memakan 4.264 hektar lahan, yang sebagian besar areal persawahan.

Isu ini menjadi kritis mengingat Pulau Jawa memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional. Persoalan makin runyam sebab berubahnya lahan pangan menjadi jalan tol akan segera diikuti pembangunan areal industri, pusat perbelanjaan, dan permukiman (Kompas, 17/11).

Konversi lahan pertanian di Jawa, terutama di jalur pantai utara (pantura), memang sangat marak dalam dua dasawarsa terakhir. Di Cirebon, misalnya, setiap tahun, rata-rata 200-300 hektar lahan sawah berubah fungsi menjadi permukiman, kawasan industri, dan prasarana transportasi.

Kepala Seksi Serealia Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Cirebon Wasman mengatakan, kecenderungan alih fungsi lahan di Cirebon terus meningkat pada rentang tahun 2003-2007. Dalam rentang itu, luas lahan sawah menyusut dari 56.068 hektar menjadi 54.671 hektar. Sekitar 280 hektar areal persawahan berubah menjadi pabrik, perumahan, dan jalan tol.

Di Kabupaten Purwakarta, alih fungsi terlihat di sepanjang jalur tengah di Kecamatan Campaka dan Cibatu. Areal persawahan semakin sulit ditemui di jalur utama penghubung Purwakarta-Subang tersebut. Selain pabrik, di jalur itu kini berdiri sejumlah perumahan baru, terutama di sekitar Pintu Tol Sadang.

Di Semarang, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah Arief Zayyin mengemukakan, bila proyek jalan tol Semarang-Solo dan tol Semarang- Losari tetap dibangun, akan memangkas rata-rata 10-15 persen lahan sawah di tiap-tiap kabupaten.

”Mengkaji rute jalan tol yang sudah didesain, hasil survei yang dilakukan Walhi 2008 menunjukkan hampir lahan sawah yang dilewati dan dibebaskan itu merupakan lahan pertanian teknis. Ini menyebabkan kehilangan produksi padi sampai 6-8 ton per hektar,” kata Arief Zayyin sambil menambahkan, proyek tol itu juga berpotensi semakin menyusutkan lahan sawah yang dalam lima tahun terakhir sudah susut sampai 6.000 hektar.

Lahan pertanian baru

Menteri PU mengaku baru kembali dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memastikan adanya tambahan lahan pertanian baru seluas sekitar 15.000 hektar tahun 2009. Saat ini sampai akhir tahun 2008 sudah dibuka sekitar 5.000 hektar lahan.

Selain membuka lahan baru untuk pertanian, Departemen PU juga menjalankan program meningkatkan kemampuan irigasi di Sumatera, seperti waduk keliling di Aceh dan Batanghari di Sumatera Barat. Peningkatan kemampuan irigasi itu juga dimaksudkan untuk mengairi lahan pertanian yang baru dibuka.

Djoko mengemukakan, pemerintah akan berusaha secara maksimum juga untuk intensifikasi lahan pertanian yang tersisa di Jawa dengan irigasi, pemupukan, dan tata cara cocok tanam yang bagus. ”Ada peluang meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Produktivitas kita masih rendah,” ujarnya.

Disubstitusi

Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Pertanian Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan, Kaman Nainggolan mengatakan, konversi lahan pertanian oleh pembangunan jalan tol trans-Jawa harus disubstitusi dengan lahan pertanian di Jawa juga.

Pemerintah pusat bisa mendorong pemerintah daerah yang lahan pertaniannya berkurang untuk pembangunan tol trans-Jawa mengganti dengan lahan yang saat ini tidak dimanfaatkan, tetapi masih berada di Jawa. Caranya, bisa dengan memanfaatkan dana alokasi khusus. ”Bisa saja itu dilakukan kalau memang mau menyubstitusi lahan yang dikonversi,” katanya.

Sementara itu, guna menekan laju konversi lahan pertanian, pengembang properti meminta pemerintah daerah lebih aspiratif dan obyektif dalam kebijakan tata ruang. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Fuad Zakaria mengatakan, baik perencanaan, penentuan lokasi, perizinan, maupun pembangunan permukiman selama ini mengacu pada pedoman tata ruang wilayah.

”Kalaupun ada konversi sawah untuk permukiman dan perkantoran, itu mengacu pada perizinan dan aturan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, dalam pembentukan aturan tata ruang, pemerintah diharapkan aspiratif dan obyektif,” katanya.

Fuad mengakui, peraturan daerah tentang tata ruang yang terdahulu terkadang tidak transparan dan membuka celah bagi pengalihan peruntukan kawasan. Namun, revisi undang-undang tata ruang menjadi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang memungkinkan sanksi tegas bagi aparat dan pengembang yang melanggar ketentuan tata ruang. (inu/MAS/lkt/who/mkn/tht)



Jalan Tol Trans-Jawa Harus Sesuai Amdal
, 20 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 41 Kali
Trans-Jawa Sudah Dipikirkan Matang
, 18 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 30 Kali

Tuliskan Komentar