Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Nov 2008, 00:00:00 WIB, 38 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat, sampai Surabaya, Jawa Timur, memakan 4.264 hektar lahan—di luar lahan perkebunan dan kehutanan—yang sebagian besar sawah. Padahal, Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 persen dari daratan Indonesia memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional.

Berubahnya ”lahan pangan” menjadi jalan tol, diikuti konversi persawahan di sekitar jalan tol, tidak dapat disepelekan. Itu karena lenyapnya sawah bakal meluas akibat pembangunan pusat perbelanjaan, jasa, perkantoran, perumahan, dan permukiman seiring beroperasinya jalan tol trans-Jawa.

Berdasarkan data Real Estat Indonesia, pertumbuhan properti di Jawa selama tiga tahun terakhir ”memakan” lahan seluas 4.891 hektar. Pembangunan properti jelas makin bergairah jika infrastruktur jalan tersedia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Teguh Satria mengemukakan, sebagian besar properti di Jawa mengonversi lahan pertanian, sedangkan di luar Jawa, meski tidak mengonversi pertanian, mengonversi lahan eks hutan dan rawa. ”Konversi sawah irigasi teknis untuk permukiman sudah dilarang,” tutur Teguh.

Mantan Menteri Perhubungan yang juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim, beberapa waktu lalu di Bogor menegaskan, jalan tol trans-Jawa dalam jangka panjang mengancam produksi dan suplai pangan bangsa.

Meski demikian, Emil memahami jalan tol trans-Jawa menumbuhkan perekonomian bangsa, dengan menggairahkan industri di Jawa. Terlebih, Jawa yang berpenduduk 130 juta jiwa (2006) merupakan pasar yang potensial.

Meski Jawa menyediakan segalanya bagi pertumbuhan ekonomi, terutama perindustrian, tak berarti sektor pangan dikorbankan. ”Harus ada strategi pembangunan tol trans-Jawa yang bisa meminimalisasi dampak konversi lahan pertanian,” katanya menegaskan.

Menurut Emil, isu pangan akan makin pelik. Pangan juga komoditas strategis bangsa. Mengorbankan pangan untuk membangun ekonomi bangsa sangat berisiko. ”Para insinyur teknik ditantang untuk menciptakan infrastruktur jalan yang ramah pada lahan pertanian pangan,” katanya.

Tentang keterdesakan lahan pertanian, penelusuran Kompas di Cirebon, misalnya, menunjukkan, perumahan mendesak lahan pertanian, ke arah lereng Gunung Ciremai, di antaranya di kawasan Majasem. Padahal, air untuk pertanian di kawasan itu disuplai Waduk Darma.

Kondisi tak jauh berbeda menimpa persawahan di Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, Bogor, Sukabumi, Tegal, Brebes, terus ke arah timur hingga Kendal, Demak, Purwodadi, Pati, hingga Blora, Ngawi, sampai wilayah Jawa Timur.

Tahun 1999-2002, misalnya, neraca konversi lahan sawah di Jawa minus 107.482 ha. Artinya, dalam empat tahun pascareformasi terjadi konversi lahan di atas 100.000 ha, belum lagi yang berbentuk lahan tegalan.

Pada periode yang sama, lebih dari 423.000 ha sawah beririgasi teknis maupun nonteknis lenyap. Laju konversi sawah di Jawa akan makin cepat seiring beroperasinya jalan tol trans-Jawa.

”Ada indikasi, lahan-lahan pertanian di seputar jalan tol Semarang-Solo mulai dibeli. Bisa jadi, lahan akan diubah jadi perumahan atau pabrik,” kata pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, kebimbangan menentukan Jawa sebagai lumbung pangan atau pusat industri terjadi sejak 1960-an.

”Perdebatan itu sudah lama,” katanya. Akan tetapi berulang, karena industrialisasi di Jawa tak diimbangi penyebaran wilayah pertanian di luar Pulau Jawa.

KA tak digubris

Siswono menyatakan, pembangunan jalan tol trans-Jawa tak terelakkan sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan terpusat di Pulau Jawa. ”Kalau industri di Jawa mau memiliki daya saing, pembangunan tol trans-Jawa adalah pilihan terbaik,” katanya.

Dia mencontohkan, angkutan barang dari Bandung hingga Tanjung Priok (180 kilometer) ditempuh truk selama setengah hari pergi pulang. Di China, dengan jarak yang sama, truk bisa pergi pulang empat kali.

Bagaimana mencegah tol jadi pemicu bencana? Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Imam Ernawi, salah satunya dengan mempertahankan jumlah pintu tol.

Hal senada dikatakan anggota Komisi V DPR, Enggartiasto Lukita. ”Bila ingin lahan-lahan pertanian tak banyak berubah fungsi, maka jumlah pintu tol yang telah ditetapkan, jangan ditambah-tambah lagi,” ujarnya.

Enggar menambahkan, lahan pertanian malah lebih terjaga dari ekspansi properti saat dilewati jalan tol ketimbang jalan arteri. ”Tak ada jalan tol, tak berarti lahan pertanian tidak akan menghilang,” papar Enggar.

Namun, Djoko menegaskan, tidak akan ada jaminan pintu tol baru tak dibuka. Dia mencontohkan pembukaan pintu tol di Jakarta-Cikampek terus terjadi, dan alih fungsi lahan ”menggila”.

Menurut Siswono, ada alternatif moda transportasi seperti kereta api, tetapi KA telanjur tidak menjadi pilihan meski dari sisi volume angkut, waktu bisa lebih cepat dan murah. ”Tidak ada jalur baru kereta api sejak zaman Belanda akibat begitu kuatnya pemasaran industri otomotif,” katanya.

Djoko menambahkan, pembangunan jaringan rel KA seharusnya lebih murah, baik dari aspek konstruksi, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. ”Seluruh jaringan rel yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda dapat dibuat ganda karena lebar lahannya rata-rata 22 meter. Artinya, tidak perlu dilakukan pembebasan lahan lagi,” ujar Djoko. (MAS/LKT/RYO)



Tol Picu Konversi Lahan Sawah
, 17 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 38 Kali

Tuliskan Komentar