Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Nov 2008, 00:00:00 WIB, 34 View , Kategori : Tataruang

Oleh BAMBANG PS BRODJONEGORO

Siapa pun tidak akan menyangkal bahwa Indonesia sebenarnya masih dalam posisi beruntung di tengah gejolak ketersediaan pangan dan energi dunia. Kekayaan bumi Indonesia akan hasil pangan dan energi sudah menjadi pengetahuan masyarakat domestik dan internasional meskipun sering terjadi kondisi bahwa kekayaan pangan dan energi itu tidak tecermin dalam ketahanan pangan dan energi Indonesia.

Keluarnya Indonesia dari OPEC telah menyadarkan kita atas kenyataan yang sangat pahit di mana Indonesia, yang pernah sangat disegani di OPEC, ternyata telah menjadi negara pengimpor minyak bumi neto. Kenyataan yang hampir mirip juga terjadi pada dua komoditas pangan, yaitu beras dan gula.

Terjadinya ketidaksesuaian antara potensi dan kenyataan menimbulkan pertanyaan atas kesungguhan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Pertanyaan dasar yang akan timbul adalah apakah kebijakan ketahanan energi dan pangan ini akan lebih menitikberatkan pada kecukupan produksi dan pasokan domestik? Atau pada mekanisme perdagangan internasional di mana Indonesia harus melakukan impor energi dan pangan apabila diperlukan?

Melihat pengalaman negara lain, cukup jelas kiranya komitmen pemerintah negara-negara itu untuk bahkan ”memproteksi” komoditas energi dan pangan serta membuat sistem cadangan energi dan pangan nasional untuk memastikan bahwa masyarakatnya tak akan kekurangan energi dan pangan. Dengan kata lain, kecukupan produksi dan pasokan domestik akan lebih merupakan kebijakan yang diprioritaskan.

Kebijakan sektoral

Perdebatan naik turunnya produksi energi dan pangan umumnya terfokus pada kebijakan sektoral, harga komoditas, dan teknologi produksi. Ketiga faktor itu akan memengaruhi kemampuan pasokan energi dan pangan. Namun yang belum banyak dibahas adalah kesalahan strategi pengembangan wilayah dalam menjamin ketahanan pangan dan energi itu sendiri.

Sangat terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa adalah bukti dari kesalahan strategi tersebut, di mana Pulau Jawa yang lahannya terbatas harus menampung porsi penduduk terbesar dengan kontribusi PDB hampir 60 persen dari PDB Indonesia.

Tingginya kegiatan ekonomi di wilayah yang relatif sempit, tidak terhindarkan lagi penambahan infrastruktur dalam skala besar, seperti jalan raya, jalan tol, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Bertambahnya wilayah perkotaan di Pulau Jawa, sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi, makin menciptakan tekanan atas infrastruktur perkotaan baru terutama perumahan. Kurang imbangnya laju pertumbuhan ekonomi antara Jawa bagian utara atau daerah pantura dan Jawa bagian selatan menciptakan pula ketidakseimbangan laju pertumbuhan infrastruktur. Ini berakibat makin habisnya lahan pertanian subur di pantura yang dulu dikenal sebagai lumbung beras Indonesia.

Dengan hanya melihat luas wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol trans-Jawa, dikhawatirkan Pulau Jawa akan kehilangan lahan suburnya, terutama untuk produksi padi pada tahun 2025. Kondisi ini membahayakan ketahanan pangan, apalagi ditambah munculnya potensi minyak bumi juga di wilayah utara Jawa, seperti di Bekasi, Cepu, dan Bojonegoro.

Meskipun mungkin tidak sebesar jalan tol, kebutuhan pembangkit listrik tambahan di Jawa juga akan terkonsentrasi di bagian utara karena lebih dekat dengan pusat beban dan sumber pasokan batu bara. Menjelang tahun 2030 diperkirakan daerah pantai utara Pulau Jawa akan menjadi salah satu daerah perkotaan terpanjang di dunia.

Antisipasi sejak dini

Pemerintah harus mengantisipasi sejak dini untuk mencegah skenario yang dapat mengancam ketahanan pangan dan energi di Indonesia melalui pendekatan pengembangan wilayah yang mengedepankan keseimbangan antara keperluan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

”Membangun luar Jawa” tidak bisa lagi dianggap slogan semata dalam kampanye, tetapi sudah merupakan keharusan.

Pusat pertumbuhan harus lebih disebar dengan memerhatikan konstelasi global, di mana jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda—Laut China Selatan, serta Selat Lombok—Selat Makassar akan menjadi lokasi calon-calon pusat pertumbuhan baru.

Penggabungan Batam dan Bintan akan menjadi pesaing serius dominasi Singapura di jalur Selat Malaka. Banten Utara dan Bangka Belitung akan berkembang di jalur Selat Sunda, sedangkan di Selat Makassar, Makassar dan Balikpapan akan jadi pusat pertumbuhan alternatif.

Selain pusat pertumbuhan baru, perlu kebijakan membuka lahan tanaman pangan di luar Jawa dengan memanfaatkan kondisi tanah dan sumber air. Perlu ada keseimbangan dalam pengembangan pertanian di luar Jawa antara pengembangan perkebunan dan tanaman pangan.

Berkembangnya perkebunan tebu di Lampung serta pembukaan lahan tanaman pangan di Merauke mungkin bisa menjawab kekhawatiran menurunnya kontribusi Jawa dalam menghasilkan pangan. Perkebunan tetap perlu dikembangkan mengingat potensi Indonesia yang besar dalam pengembangan bioenergi berbasis hasil perkebunan.

Untuk makin meringankan beban Pulau Jawa, industri harus mulai bergeser lebih dekat ke sumber energi, terutama di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Paradigma saat ini, dengan harga energi yang cukup mahal, adalah lokasi industri mendekati sumber energi. Pada masa lalu, saat harga energi masih murah, lokasi industri lebih mendekati pasar, yaitu di Pulau Jawa. (Kompas)

Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar dan Dekan FEUI



Kurangi Beban Ekonomi Pulau Jawa
, 17 Nov 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 34 Kali

Tuliskan Komentar