Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Okt 2018, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Makassar (17/10). Pemda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber berasal dari Bappenas, Kemendari (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Provinsi. 

Bappeda menyampaikan paparan tentang rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, namun paparan yang disampaikan kurang dapat menjelaskan garis besar arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota cenderung mengajukan pertanyaan terkait detail substansi RPJMD kepada Bappenas, diantaranya 1) kearifan lokal apa yang dapat diinput kedalam RPJMD; dan 2) dari sekian ratus indikator SDG, indikator mana saja yang bisa diadopsi oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 

Menurut Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas tidak memiliki kewenangan dalam menentukan program/kebijakan yang harus dilakukan oleh daerah. Detail substansi lebih tepat dibahas secara internal oleh Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Bappenas menyampaikan paparan tentang rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 di Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta strategi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. 

Belum banyak unsur pemerintah daerah yang memahami konsep smart city dan revolusi industri 4.0 terutama anggota DPRD. Dengan demikian kedua hal tersebut kemungkinan belum tentu masuk dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya merupakan salah satu provinsi yang mulai berinisiatif menerapkan konsep smart city, dimulai pada tahun 2017. Salah satu konsep smart city yang telah diterapkan cukup baik ada di Kabupaten Bantaeng untuk pelayanan kesehatan.

Satu hal yang menjadi permintaan Gubernur kepada pemerintah pusat adalah pemekaran Kab. Luwu menjadi Kab. Luwu Tengah. Bappenas dan Kemendagri menyampaikan bahwa saat ini pemekaran sedang dalam moratorium karena dipandang tidak efektif dan efisien. Apabila tetap akan diusulkan maka permohonan bisa disampaikan kepada Kemendagri. [EP, RA]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar