Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Mar 2018, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (13/3). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk berdiskusi tentang Peraturan Perundangan terkait analisis dan evaluasi hukum tanah dan bangunan. 

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tanah dan bangunan didasari oleh peringkat kemudahaan investasi (ease of doing bussiness/EODB) di Indonesia yang dinilai masih sulit, terutama registering of property. Walaupun Kelompok Kerja (Pokja) Tanah dan Bangunan, namun dalam diskusi ini akan difokuskan pada tanah saja.

Diskusi ini melibatkan K/L terkait untuk memberikan masukan sesuai dengan masing-masing tupoksi, tantangan, dan kendala yang dihadapi terkait tanah. 

Pada tahap awal dilakukan identifikasi terhadap berbagai peraturan perundangan terkait tanah mulai dari UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah. 

Berbagai peraturan perundangan tersebut akan dianalisis dengan 5 metode dimensi penilaian, yaitu: ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni, kejelasan rumusan, kejelasan norma dan asas, efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Direktorat TRP mengingatkan bahwa salah satu arah kebijakan bidang pertanahan dalam RPJMN 2015-2019 adalah perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif. 

Namun demikian, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sekarang karena berbagai prasyarat harus terpenuhi terlebih dahulu seperti cakupan peta dasar pertanahan harus sudah mencapai 80%, cakupan bidang tanah bersertipikat mencapai 80%, terpublikasinya tata batas kawasan hutan dalam skala kadastral, dan terpetakannya tanah adat/ulayat. 

Beberapa peraturan perundangan yang terkait tanah antara lain: UUPA, UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan PP 10/2011 tentang tanah terlantar.

Selanjutnya, masing-masing K/L dapat menyampaikan peraturan perundangan yang terkait tanah dan usulan perbaikan. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar