Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Okt 2008, 00:00:00 WIB, 30 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Kurang dari setahun terakhir, 10 perusahaan menyatakan berminat merestorasi ekosistem hutan di Indonesia. Total luas lahan konsesi, sesuai Data Departemen Kehutanan, 2 juta hektar.

”Masih akan dibuatkan tata cara mengajukan permintaan dan menerbitkan izin,” kata Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan Listya Kusumawardhani di sela-sela seminar ”Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia” yang diadakan Forest Watch Indonesia di Jakarta, Senin (27/10). Minat merestorasi ekosistem muncul pasca-Konferensi Perubahan Iklim di Bali, akhir Desember 2007.

Kesepuluh pengaju izin, di antaranya, menyatakan minat merestorasi kawasan hutan dataran rendah dan lahan gambut. Itu untuk pelepasliaran orangutan atau proyek pasar karbon.

Secara khusus, lahan konsesi restorasi ekosistem diutamakan pada kawasan bekas hutan produksi. Lama konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) konservasi seperti itu maksimal 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun. Bila HPH dan HTI mengutamakan hasil kayu, maka restorasi ekosistem itu mengembangkan hasil nonkayu.

Sejauh ini baru ada satu pemegang konsesi restorasi ekosistem di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. ”Luasnya 50.000 hektar dan sedang diajukan 50.000 hektar lagi di sebelahnya,” kata Listya. Jumlah HPH saat ini 320 dengan luasan konsesi 29 juta hektar.

Satu-satunya konsesi restorasi ekosistem di tangan PT Restorasi Ekosistem Indonesia, konsorsium dari Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), dan BirdLife International.

Rencananya, putra mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, akan berkunjung ke lokasi itu pada 1 November 2008.

Persyaratan dipermudah

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Christian Purba menyebutkan, upaya pemulihan ekosistem yang serius patut didukung pemerintah. Salah satu bentuknya, mendorong kemudahan pengurusan izin.

”Secara prinsip, pemulihan ekosistem di kawasan rusak merupakan terobosan sehingga layak diberi insentif,” ujarnya.

Sebaliknya, kegiatan di sektor kehutanan yang tidak bertanggung jawab harus diberi sanksi tegas. Tanpa itu, punahnya keanekaragaman hayati Tanah Air akan semakin cepat.

Dikatakan, secara finansial, mengelola kawasan hutan untuk dipulihkan ekosistemnya tidak murah. Apalagi pemanfaatan kayunya terbatas dan masih harus melibatkan masyarakat. Mengenai kemudahan proses, Listya menyatakan, pihaknya sedang berupaya melakukannya. Proses pengajuan izin diupayakan tidak seperti HPH dan HTI, yang butuh persetujuan tertulis kepala daerah. ”Untuk izin restorasi ekosistem sifatnya koordinasi saja,” katanya. (GSA)



SEPULUH PERUSAHAAN BERMINAT MERESTORASI EKOSISTEM
, 28 Okt 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 30 Kali

Tuliskan Komentar