Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Mar 2018, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Yogyakarta, (26/2). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi bidang tata ruang dan pertanahan di D.I Yogyakarta di kantor Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta dan dipimpin oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat TRP Bappenas.

Diskusi monev ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan dan pencapaian kegiatan tata ruang dan pertanahan di Provinsi D.I Yogyakarta antara lain terkait kemajuan, hambatan, upaya perbaikan, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan pada periode selanjutnya. Monev ini dihadiri oleh Biro Perencanaan Kementerian ATR/BPN, Bappeda Prov DIY, Kanwil Prov DIY, Kantah di Prov DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov DIY.

DIY memiliki 5 (lima) aspek keistimewaan yaitu urusan tata ruang, pertanahan, kelembagaan, kebudayaan, dan pengisian kepala daerah. 

Informasi yang dihimpun dari Kanwil dan Kantah DIY, target capaian pada tahun 2017 adalah 100.000 bidang PTSL dan pada 2018 adalah 240.000 bidang PTSL. Tahun 2018 Kota Jogja ditargetkan dalam konteks pemetaan menjadi kota lengkap dan akan disusul oleh Sleman dan Kulonprogo. Dengan demikian, pada tahun 2020 DIY ditargetkan dapat menjadi provinsi lengkap dan menjadi percontohan pendaftaran tanah di Indonesia. 

Reforma Agraria sulit dilaksanakan di DIY karena tanah negara di Yogyakarta luasannya kecil sekali. Sebagian besar status tanah di Yogyakarta merupakan tanah bekas adat, sehingga konteks redistribusi dan pelepasan sangat kecil, serta hanya sampai pada tahap legalisasi. 

Tanah LP2B di DIY mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai produksinya, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengkonversikannya. Diharapkan adanya kehadiran negara dalam mempertahankannya. Pemerintah daerah mengharapkan adanya solusi mengenai penyelesaian tanah kas desa yang merupakan bekas tanah adat. Peta dasar yang dimiliki sudah beresolusi tinggi yang didapatkan melalui metode foto udara menggunakan drone dan tracking GPS. Skala peta paling besar yang dimiliki adalah 1 : 1.000.

Menurut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY perubahan 20% pola ruang di Yogyakarta dikarenakan adanya rencana KSN. Hal ini menyebabkan lahan sawah berkurang. DIY memiliki lahan LP2B sebesar 51.000 Ha namun ditargetkan oleh Kementrian Pertanian sebesar 71.000 Ha. Lahan-lahan yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian merupakan lahan yang ditetapkan oleh SK Kementerian LHK sebagai kawasan lindung. Adanya kebijakan yang saling bertentangan ini menyebabkan penundaan dalam proses penyusunan RDTR.

Pemda DIY sedang melakukan penyusunan regulasi turunan berdasarkan neraca penatagunaan tanah. Melalui regulasi ini diharapkan akan terbentuk periodisasi penataagunaan tanah. Dengan demikian, pada tahun 2020 penatagunaan 240.000 bidang tanah bisa diselesaikan.

Instrumen pengendalian perijinan berupa peraturan zonasi (RDTR) di DIY sedang dalam proses penyusunan, sedangkan instrumen pengendalian insentif disinsentif baru akan disusun. Pembangunan sulit dikendalikan karena belum ada RDTR yang disahkan.

Menurut Bappeda, saat ini pelaksanaan koordinasi penataan ruang di DIY melalui BKPRD sudah cukup optimal. Dengan adanya Permendagri 115 Tahun 2017 tentang TKPRD, muncul kekhawatiran pelaksanaan koordinasi akan menjadi tidak optimal karena harus merubah sistem yang sudah ada. Kurangnya jumlah PPNS Tata Ruang menjadi salah satu kendala di DIY. 

Belum ada peraturan kementerian yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan KLHS, namun sudah menuntut kesesuaian pada RDTR, sehingga mengakibatkan pekerjaan yang berulang bagi Pemda DIY. Pemda berharap pemerintah pusat memiliki periodesasi (roadmap) tentang NSPK dan kebijakan lainnya, sehingga daerah tidak melaksanakan pekerjaan secara berulang dan tidak efektif karena harus menyesuaikan rancangan Perda dengan aturan-aturan baru. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar