Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Mar 2018, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (9/3). Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan diskusi tentang bagaimana peran Bappenas dalam integrasi Sistem Informasi KRISNA-DAK sehubungan dengan proses pengusulan DAK Fisik tahun anggaran 2019.

Usulan awal mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Bappenas dalam pengusulan DAK yaitu:

•  Penentuan bidang/subbidang/menu/rincian usulan DAK, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan K/L;

•  Approval usulan DAK dalam aplikasi KRISNA, dengan alternatif kedalaman approval:

(1)  Level rinci (hanya hingga level output)

(2)  Level sangat rinci (hingga level komponen)

•  Ikut menyepakati usulan DAK melalui Forum Sinkronisasi;

•  Mengendalikan pelaksanaan DAK.

Sesuai dengan amanat PP 17/2017, Bappenas harus mengetahui secara rinci usulan kegiatan K/L/D hingga yang tergambar dalam spasial, namun perlu diatur SOP yang lebih jelas agar tidak terjadi salah kewenangan. Pengaturan SOP ini menjadi highlight terutama mengenai masalah audit dari BPKP. Kondisinya sementara ini disepakati hinggal level output saja, dengan catatan database harus segera diperbaiki.

Terkait integrasi mekanisme pengusulan DAK ke dalam aplikasi KRISNA, diharapkan semakin detail penelaahan usulan DAK yang dilakukan, maka TOR usulan DAK yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah  harus semakin rinci dan jelas. Selain itu pemerintah pusat perlu membantu akses internet wilayah timur Indonesia untuk memperlancar akses ke aplikasi KRISNA. Khusus untuk daerah kepulauan dan tertinggal, mekanisme pengisian akan diberikan alternatif secara manual untuk memudahkan. Usulan awal terhadap peran Bappenas dalam pengusulan DAK melalui aplikasi KRISNA akan di-exercise kembali dan dibahas pada level Eselon I. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar