Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Mar 2018, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Yogyakarta, (26/2). Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Santi Yulianti bersama dengan Kasubid Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman, dan ESDM Bappeda Provinsi DIY, Aris Prasena, berdiskusi mengenai penyelenggaraan dan mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial di Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini guna mendukung pengumpulan informasi penyusunan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam Pembangunan bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang sedang dilakukan oleh Direktorat TRP.

DIY telah mempunyai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah sebagai dasar dan payung hukum  pengelolaan informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Prov. DIY. Secara spesifik, pengelolaan informasi geospasial diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2017 terkait pembentukan simpul jaringan.

Struktur organisasi pengelola IG di Prov. DIY terdiri dari:

1) Kepala Simpul Jaringan: Sekretaris Daerah Prov. DIY;

2) Sekretariat Simpul Jaringan: Subbag Program dan TI Bappeda DIY; Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda DIY;

3) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan: Bappeda DIY;

4) Unit Produksi: UPT Balai Statistik Daerah Bappeda DIY; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Data dan informasi geospasial di Provinsi DIY diolah di salah satu unit kerja di Bappeda yaitu Balai Statistik Daerah, namun secara substansi berada di unit kerja Bidang Sarana dan Prasarana. Clearinghouse data IG berada di Bappeda DIY sebagai Sekretariat Simpul Jaringan.

Saat ini, belum ada SOP atau peraturan terkait mekanisme dalam pelaksanaan berbagi pakai data antar dinas di lingkungan Pemprov DIY maupun Pemkab/Pemkot. Namun secara informal Dinas/Pemkab/Pemkot diwajibkan menyerahkan data-data IG ke Bappeda dengan dikoordinasikan oleh Balai Statistik Daerah. Penggunaan data IG di lingkungan Pemprov DIY baru sebatas untuk keperluan tata ruang dan pertanahan.

Mekanisme simpul jaringan masih satu arah. Data-data milik Pemprov DIY yang diunggah ke simpul jaringan secara otomatis diunduh ke server BIG dan dapat diakses dari pusat, namun Pemprov DIY tidak bisa mengakses secara langsung data-data di server BIG (pusat).

Pemprov DIY sudah mempunyai portal webgis (gis.jogjaprov.go.id) berisikan peta-peta dasar (single basemap layer) Provinsi DI Yogyakarta skala 1:25.000 yang bisa diakses oleh umum.

Pemprov DIY telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di UGM untuk keperluan pengelolaan dan pemanfaatan IG seperti klinik penyusunan peta. Namun proses ini masih bersifat informal karena belum terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi yang seharusnya ditetapkan oleh BIG.

Pemda, termasuk Pemprov DIY membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun peta RTR karena menunggu antrian pada proses permintaan rekomendasi ke BIG. Sehingga seringkali karena waktu yang lama, data yang digunakan jadi tidak mutakhir. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar