Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Mar 2018, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/2). Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengadakan Sosialisasi Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan mengundang berbagai Kementerian/Lembaga, Bappeda Provinsi, dan dinas-dinas yang membidangi urusan penataan ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Hotel Swiss Belresidences Jakarta.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan daerah I Nyoto Suwignyo mengatakan, ada 3 (tiga) isu strategis pembangunan daerah bidang penataan ruang, yakni:

1) Belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyak kasus alih fungsi lahan, contohnya seperti luas lahan sawah yang terkonversi untuk peruntukan lain tidak kurang dari 150.000 hektar/tahun dan sudah menjadi perhatian KPK.

2) Belum efektifnya kelembagaan penataan ruang.

Paska terbitnya PP 18/2016, urusan penataan ruang merupakan urusan pelaksana, sehingga tidak bisa lagi ditempatkan di lembaga penunjang (Bappeda).

3) RTRW belum dijadikan acuan pembangunan sektor.

Belum terintegrasinya kebijakan penataan ruang yang ada di RTRW ke dalam dokumen RPJMD/ketaatan terhadap RTRW masih rendah.

Permendagri No.115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah diarahan untuk dijadikan pedoman Pemda untuk memastikan penataan ruang dapat terwujud secara konsisten, serta memberikan kejelasan dan langka-langkah yang harus diambil Pemda dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Urgensi dari penyusunan Permendagri ini adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di daerah sehingga perlu didukung tertib tata ruang. Dalam rangka terciptanya tertib tata ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang daerah di seluruh kawasan dalam batas wilayah administrasi daerah. 

Permendagri No.116 Tahun 2017 disusun berdasarkan perlu adanya koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah. 

Penerbitan Permendagri No.116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah didasari oleh pasca terbitnya PP No.18 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian agar setelah pembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) maka BKPRD diarahkan menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) yang mencakup urusan tata ruang laut dan tata ruang darat. 

TKPRD ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan BKPRD yang sudah ditetapkan sebelumnya, disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 tahun sejak Permendagri ini ditetapkan. 

TKPRD Provinsi/KabKota terdiri dari Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

Saat ini kondisi eksisting BKPRD di berbagai wilayah adalah: 1) SDM di Dinas Penataan Ruang belum siap jika Sekretariat BKPRD di pindah dari Bappeda ke Dinas; 2) Adanya tarik ulur posisi Sekretariat BKPRD antara Bappeda atau Dinas yang mengurusi penyelenggaraan penataan ruang di daerah; 3) SDM Sekretariat BKPRD berpindah dari semula di Bappeda ke dinas terkait yang menyelenggarakan penataan ruang sehingga terjadi kekosongan SDM di Bappeda.

Tugas TKPRD Provinsi/Kabupaten/Kota difokuskan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang prov/kab/kota; melakukan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, memberikan rekomendasi perizinan dan bentuk sanksi; dan melakukan koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian konflik serta kerjasama penataan ruang kab/kota. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar