Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Feb 2018, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (30/1). Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN mengundang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk membahas rencana program dan anggaran tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Gran Mahakam pada Selasa (30/1). Rapat ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mengkonsolidasi data target masing-masing direktorat jenderal di Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyusunan RKP 2019 dan Renja K/L.

Tema RKP 2019 adalah “Pemerataan  Pembangunan  untuk  Pertumbuhan  Berkualitas”, terdapat 5 Prioritas Nasional (PN) dan 25 Program Prioritas (PP).

Dalam RKP 2019, Bidang Tata Ruang mendukung beberapa Prioritas Nasional (PN) yaitu: PN 2: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; PN 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; PN 5:  Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Sedangkan Bidang Pertanahan mendukung Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Ada beberapa kegiatan Prioritas Nasional di Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaannya terkait dengan kewenangan instansi lain, seperti penyusunan peta dasar yang menjadi kewenangan BIG, serta sertipikasi tanah terkait dengan BPHTB yang menjadi kewenangan Pemda.

Sebaiknya Kementerian ATR/BPN harus menyesuaikan waktu penyusunan Renja K/L dengan waktu penyusunan RKP 2019 dan menyesuaikan target dan satuan kegiatan agar sinkron dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Masukan dari Bappenas yakni Penyusunan RKP 2019 sebaiknya diarahkan untuk mengejar backlog pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, namun sebelumnya perlu dilakukan prioritasi kegiatan mana yang harus dilanjutkan.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN perlu melakukan penyaringan dan peringkat prioritas agar usulan kegiatan Tahun 2019 yang masuk benar-benar penting. Alokasi pendanaan Prioritas Nasional tidak dapat dialihkan untuk Prioritas Bidang melalui mekanisme trilateral meeting. Sedangkan pendanaan Prioritas Bidang dapat dialihkan untuk Prioritas Nasional.

Setiap K/L perlu berhati-hati dalam melakukan efisiensi, karena dana yang ditetapkan TA 2019 akan menjadi baseline TA 2020. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar