Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Nov 2017, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (8/11). Kementerian PUPR menyelenggarakan Workshop Nasional Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang bertujuan untuk menjelaskan keterpaduan infrastruktur permukiman sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terkait tata ruang, Direktorat Penataan Kawasan Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan acuan dalam pembangunan yang mengatur perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan permukiman, RTR mengatur secara rinci terkait intensitas pemanfaatan ruang permukiman, tata bangunan, dan prasarana dan sarana minimalnya sesuai dengan ketentuan teknis dari kementerian terkait yang tertuang dalam RTRW Kab/Kota maupun RDTR. Zona perumahan diatur dalam RDTR, baik terkait intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, maupun prasana dan sarana minimalnya sesuai dengan ketentuan teknis dari K/L terkait.

Selain itu perlu juga disepakati kedudukan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) terhadap Perencanaan Pembangunan dan RTR beserta muatan substansinya. Sebaiknya RKP mendetailkan Zona Perumahan dalam RDTR dengan skala 1:1.000. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar