Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (6/10). Sembilan warga Villa Asri, Pondok Cabe Udik, Kota Tangerang menyampaikan surat pengaduan ke Presiden dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait konflik pengadaan tanah yang terdampak dari pembangunan jalan tol jalur Cinere-Serpong, oleh karena itu Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memfasilitasi penyelesaian konflik ini pada Jumat (6/10) di R.Rapat 203 Kementerian PPN/Bappenas.

Rapat kali ini dihadiri oleh PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere-Serpong Kementerian PUPR; Kantah Kota Tangerang Selatan; Sesditjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN; Biroren Kementerian ATR/BPN. Adapun Kanwil Provinsi Banten berhalangan hadir.

Surat pengaduan warga berisi perihal belum mendapatkan ganti rugi tanah dan bangunan terkait pembangunan Tol Cinere-Serpong karena sertipikat tumpang tindih dan di blokir oleh BPN. Warga Villa Asri membeli rumah mereka dari developer PT Budikarya Bangun Jati dan sertifikat hak milik mereka asli yang diterbitkan langsung oleh BPN Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi, tanah mereka yang terkena dampak pembangunan jalan tol Cinere-Serpong belum dibayar, sementara pengumuman ganti rugi tanah dan bangunan telah diterima oleh warga sejak 31 Maret 2017.

Alasan BPN belum membayarkan uang ganti rugi tanah dan rumah warga Villa Asri dikarenakan adanya tumpang tindih (overlap) sertifikat tanah antara warga Villa Asri dan pemilik sertifikat lain (Ahli Waris), hingga diblokir sejak tahun 2011 oleh Ahli Waris. Masalah ini telah melalui 4 (empat) kali mediasi antara warga Villa Asri dan ahli waris, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga disarankan untuk menempuh jalur pengadilan. Mediasi selalu gagal karena pihak ahli waris tidak pernah menunjukkan sertifikat asli yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, sejak mediasi pertama hingga keempat (19 September 2017).

Menurut Sesditjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Tangsel perlu mengecek ulang tumpang tindih bidang tanah dengan melihat alas hak (seperti gambar ukur/surat Ukur, nomor sertifikat, nama pemilik sertifikat, hingga nomor blanko sertifikat tanahnya). Pihak BPN tidak dapat memaksa ahli waris untuk bersikap proaktif dalam penyelesaian konflik tanah ini, sebab aturan tentang penelantaran bidang tanah oleh perseorangan belum diatur dalam undang-undang.

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere-Serpong Kementerian PUPR melaporkan pada Juli/Agustus 2017 pihak PPK sudah menyediakan dana ganti rugi untuk tanah-tanah warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan sudah memberikannya kepada BPN, namun warga menyatakan bahwa BPN belum memberikan dana ganti rugi kepada mereka. Pihak PPK sudah ikut serta dalam mediasi antara BPN dan ahli waris, namun pihak ahli waris selalu tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan tanah/sertifikat yang terdampak pembangunan jalan tol.

Kantah Kota Tangsel menambahkan bahwa kehadiran ahli waris selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. Pada mediasi terkahir (keempat), ahli waris menyatakan akan mengajukan gugatan ke pengadilan terkait konflik kepemilikan tanah ini, namun gugatan tersebut belum diterima oleh Kantah Kota Tangerang Selatan sampai sekarang.

Biroren Kementerian ATR/BPN merasa ada kejanggalan pada pihak ahli waris yang baru menggugat setelah ada pembangunan jalan tol, sementara ketika tanah ini dibangun komplek perumahan pihak ahli waris tersebut bersikap pasif.

Dikarenakan Kanwil Provinsi Banten tidak hadir, maka rapat penyelesaian konflik ini dilanjutkan pada 13 Oktober 2017. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar