Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (3/10). Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan, salah satunya dengan mengelola Kebijakan Satu Peta. Dimana Kebijakan Satu Peta ini bertujuan untuk berbagi pakai data dengan wadah Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) melalui satu referensi, satu geoportal, satu basis data, dan satu standar. Hal ini disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam Seminar Nasional Bekerja Bersama Mempercepat Satu Peta untuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang diselenggarakan oleh Yayasan Perspektif Baru di Hotel Ibis pada Selasa (3/10).

Pemerintah menetapkan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan menjadikan salah satu prioritas nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016. Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Kegiatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2016 dilaksanakan di Pulau Kalimantan; Tahun 2017 di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara; dan Tahun 2018 nanti akan dilaksanakan di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Di Pulau Kalimantan kegiatan ini telah menghasilkan 63 peta tematik yang saling terintegrasi dengan rincian 13 tema tematik lingkungan, 6 tema tematik perencanaan ruang, 12 tema tematik potensi, 17 tema tematik utilitas, dan 15 tema tematik status.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini diharapkan membantu mempercepat penentuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)-Perhutanan Sosial dan membantu pemutakhiran database peta terkait (contohnya seperti Peta Batas Desa dan Peta Tanah Ulayat).

Tahun ini, Kementerian LHK telah menyusun Peta Indikatif Areal Kehutanan Sosial (PIAKS) untuk mendukung program perhutanan sosial yang dapat diakses secara online. Peta tersebut dapat digunakan sebagai acuan Menteri LHK untuk mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Kementerian ATR/BPN didukung oleh Bappenas telah mendorong program-program RAPS melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi tanah dalam jumlah banyak, contohnya fasilitasi sertifikat tanah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sigi dengan membuat program pendaftaran tanah berdasarkan data peta kepemilikan tanah hingga level desa.

Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menjadi contoh daerah yang sudah menjalankan percepatan pelaksanaan RAPS. Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata mengatakan, pihaknya telah memasukkan RAPS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disahkan melalui Perda Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016, membuat Tim Gugus Tugas RAPS, serta membuat peta jalan dan rencana aksi. Pemerintah kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak melakukan pendidikan reforma agraria dan pemetaan partisipatif.

Pemetaan partisipatif ini berupa pemetaan batas desa yang di-overlay-kan dengan kawasan hutan adat. Kegiatan baru selesai dilaksanakan di 54 dari 128 desa yang ada di Kabupaten Sigi. Peta TORA yang telah disusun ini sudah diserahkan ke KLHK dan Kementerian ATR/BPN untuk menjadi rujukan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan reforma agraria. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar