Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (26/9). Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian memimpin diskusi penyempurnaan draf Perpres Badan Pengelola Bank Tanah Nasional (BATANAS) di Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Selasa (26/9) dan dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Sekretariat Negara, dan Bappenas.

Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa bank tanah harus diperluas untuk industri bukan hanya untuk infrastruktur dan diperlukan data spasial lokasi cadangan tanah untuk menjawab kebutuhan infrastruktur tersebut.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saat ini hanya berperan untuk menangani Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset negara yang ada di Dirjen Kekayaan Negara (DJKN).

Kementerian PAN RB direncanakan akan membentuk lembaga baru sedangkan semangat saat ini adalah mengurangi kelembagaan yang ada, untuk itu diperlukan koordinasi untuk penentuan bentuk kelembagaannya. Selain dengan Kementerian PAN RB, perlu koordinasi juga dengan Kementerian Keuangan untuk sinkronisasi dengan LMAN dan apabila bentuknya Badan Layanan Umum (BLU) maka perlu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut Kementerian ATR/BPN isu yang selama ini dihadapi adalah sulitnya akuisisi tanah untuk pembangunan dan harga tanah yang selalu naik. Berangkat dari isu tersebut, maka perlu merevitalisasi peran negara dalam menguasai tanah, mengingat saat ini sudah ada potensi tanah terlantar yang perlu diakuisisi dan dimanfaatkan oleh negara.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyampaikan bahwa secara umum Bappenas sangat mendukung pembentukan lembaga bank tanah ini karena sesuai dengan RPJMN dan  juga tertuang dalam amanat quick wins dari Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pembentukan lembaga baru ini perlu dipertegas tujuannya, perlu disiapkan safeguard untuk mencegah tindak korupsi, dan perlu disiapkan opsi-opsi bentuk kelembagaannya untuk diputuskan di tingkat menteri.

Hasil dari diskusi ini akan dilaporkan ke Menteri Kemenko Perekonomian dan diusulkan agar penyusunan lembaga ini dapat dimasukkan ke dalam Paket Kebijakan XVII. Tindak lanjutnya akan dilakukan diskusi lanjutan dengan Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar