Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (27/9). Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2017 mengusung tema “Memantapkan Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Berkualitas” dibuka oleh Menteri Dalam Negeri di Hotel Bidakara pada Rabu (27/9). Rakornas kali ini dihadiri oleh 205 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang, Sekda, Kepala Bappeda, Kadin bidang penataan ruang, Kadin bidang kelautan dan perikanan, serta Kabiro Hukum Provinsi se-Indonesia.

Tujuan utama diselenggarakannya Rakornas ini untuk memperkokoh kelembagaan penataan ruang daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas.

Menteri ATR/BPN mengingatkan telah terbit beberapa peraturan baru terkait tata ruang seperti PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Permen ATR/BPN No. 8/2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; dsb.

Kementerian ATR/BPN melaporkan telah melakukan terobosan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menyelesaikan pemetaan, registrasi dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia, dengan target 5 juta bidang (tahun 2017); 7 juta bidang (tahun 2018); dan 9 juta bidang (tahun 2019). Status penyelesaian persertipikatan PTSL 2 juta bidang hingga Juli 2017 sekitar 26% (528.386 bidang).

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas berperan sebagai narasumber dan fasilitator pada Sidang Komisi Rakornas. Hasil sidang komisi menghasilkan rumusan sbb:
Sidang Komisi I (Perencanaan Tata Ruang):
1.  Isu Strategis: Keberadaan BKPRD pasca terbitnya UU No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (adanya tarik ulur posisi sekretariat BKPRD antara Badan Perencanaan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan tata ruang).
    Tindak Lanjut: Akan dilakukan revisi Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Revisi permendagri tersebut akan mengarahkan BKPRD menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) serta mengatur posisi Sekretaris BKPRD.
2.  Isu Strategis: Koordinasi Pusat dan Daerah di bidang Penataan Ruang pasca pembubaran BKPRN.
     Tindak Lanjut: Sedang disusun Permen ATR/BPN tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional (TKPRN) yang akan menggantikan posisi BKPRN. Selain dari sisi kelembagaan, juga diputuskan perlu adanya kejelasan positioning Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dalam RDTR di sekitar KEK dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dan penetapan RDTR di sekitar KEK; Penyelesaian penetapan perda RZWP3K untuk 12 Provinsi di tahun 2017.
3.  Isu Strategis: Ketersediaan Peta dan Kualitas Rencana Tata Ruang (RTR).
   Tindak Lanjut: Diperlukan pengaturan tentang integrasi RTR ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; Perlu disusun standar teknis dan tata cara penyediaan peta RTR.

Sidang Komisi II (Pengendalian Pemanfaatan Ruang):
1.    Isu Strategis: Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah oleh Pemerintah Daerah.
     Tindak Lanjut: Percepatan penyusunan Permen ATR/BPN tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan Penyusunan NSPK mengenai mekanisme penegakan dan penindakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2.    Isu Strategis: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
      Tindak Lanjut: Penyusunan NSPK bidang tata ruang mengenai penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pemberian reward terhadap PPNS; Percepatan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah No. 6/2010 Tentang Satpol PP.

Hasil rumusan Sidang Komisi ini akan disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan diharapkan menjadi agenda dan komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar