Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (3/10). Lingkup penataan wilayah pertahanan menurut PP 68/2014 meliputi penetapan wilayah pertahanan; perencanaan wilayah pertahanan; pemanfaatan wilayah pertahanan; dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.

Perencanaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.

RWP dan RRWP hingga saat ini belum tersedia, sehingga perspektif RTRWN (baik PP RTRWN dan rancangan perubahan PP RTRWN) dalam mengatur wilayah pertahanan secara nasional hanya tertuang di dalam kebijakan dan strategi serta penetapan lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan KSN.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan harus segera menyusun RWP dan RRWP untuk dapat diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang. RWP dan RRWP diharapkan dapat memberikan data dan informasi seperti data-data tabular maupun spasial wilayah pertahanan dan kemananan berikut luasan dan koordinat lokasi yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mengundang K/L terkait guna menggali masukan untuk penyempurnaan konsep penyusunan RWP.

Menurut Brigadir Jenderal TNI Subagio terdapat wilayah pertanahan dan keamanan yang bersifat dinamis dan tidak mungkin dinyatakan secara eksplisit dimana saja (dengan alasan kerahasiaan menurut UU 14/2008).

Agar tetap mewadahi kepentingan pertahanan tetapi tidak tumpang tindih dengan RTRW, maka perlu diwadahi pada RWP dalam bentuk deskripsi namun tidak dipetakan. RWP yang disusun hendaknya memuat lokasi wilayah pertahanan yang bersifat statis seperti pangkalan militer, daerah latihan militer, dan instalasi militer dengan mempertajam arah zonasinya. Selain itu RWP ini juga harus mengakomodir RTR KSN Perbatasan Negara.

Deskripsi kegiatan wilayah pertahanan yang bersifat dinamis beserta arahan pemanfaatan ruangnya, yaitu untuk kegiatan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau kepentingan pertahanan udara.

Dalam mengintegrasikan RWP dan RRWP ke dalam RTRW dan Rencana Zonasi, Kemhan harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan KKP, sementara itu untuk integrasi dan sinkronisasi RWP dan RRWP dengan Peta Tematik Lain dalam Kebijakan Satu Peta, Kemhan harus berkoordinasi dengan BIG dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyarankan RRWP disusun dengan skala 1:50.000 dan hanya untuk kegiatan wilayah pertahanan yang statis. Kemhan dirasa perlu untuk mengeluarkan pedoman Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar, menyusun NSPK pengintegrasian RWP dan RRWP dengan RTR, dan menetapkan kriteria data dan informasi spasial yang rahasia menurut perspektif “pertahanan dan keamanan”.

Masukan dari seluruh peserta diskusi akan menjadi bahan masukan bagi Tim Teknis Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan dalam menyempurnakan konsep penyusunan  RWP. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar