Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2017, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (4/10). Setditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengadakan rapat pembahasan solusi pengaturan untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara bersama dengan Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet dan Bappenas. Solusi pengaturan ini dirasa perlu mengingat permasalahan tumpang tindih peraturan terkait penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perbatasan Negara menyulitkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Di dalam rapat, dikemukakan bahwa pemerintah daerah dinilai masih lamban dalam membangun Kawasan Perbatasan Negara (KPN) yang mengakibatkan disintegritas bangsa dan ketimpangan pembangunan. RDTR KPN merupakan nomenklatur baru dalam hierarki Rencana Tata Ruang (RTR) sehingga perlu dijelaskan pengertian, kriteria, tata cara penyusunan, dan penetapannya. Karena sampai dengan saat ini belum ada aturan mengenai “bentuk penetapan peraturan perundang-undangan” untuk dokumen RDTR KPN.

Pembagian hierarki RTR sudah diatur dengan tegas dalam Pasal 14 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan dimuat pula dalam Pasal 4 ayat (3) PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa RDTR disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dipertimbangkan konsekuensi penambahan nomenklatur RDTR KPN (ditetapkan oleh Pemerintah Pusat) yang belum termasuk dierarki kewenangan penyusunan dan penetapan RTR.

Menurut Pasal 361 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dan memiliki wewenang untuk:
a.    Penetapan RDTR;
b.    Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
c.    Pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Dari permasalahan di atas, solusi yang diajukan yakni memberi kewenangan pada Pemerintah Pusat untuk menyusun dan menetapkan RDTR KPN yang akan dijadikan dasar perizinan KPN. Disepakati bentuk peraturan untuk RDTR KPN adalah Perpres, tanpa melalui revisi PP 15/2010 terlebih dahulu. Namun di bagian menimbang akan dimasukan Pasal 361 UU 23/2014 dan Pasal 5 PP 15/2010.

Sementara itu Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan bahan terkait RDTR Perbatasan untuk diproses Menko Perekonomian ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi untuk daerah perbatasan. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar