Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Sep 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Cibinong, (22/9). Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG mengundang K/L terkait untuk rapat teknis integrasi informasi geospasial RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas BIG mengharapkan dapat menjaring informasi dari K/L terkait analisa dan metodologi proses integrasi IG RTRW dengan RZWP3K.

Proses integrasi akan dikaji dan di uji coba pada delapan provinsi yaitu Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Proses percepatan integrasi ini merupakan arahan dari Sekretariat Kebijakan Satu Peta (KSP) di Kemenko Perekonomian, namun dalam pelaksanaannya terkendala masalah hukum di Kemendagri karena RTRW dan RZWP3K mempunyai peraturan daerah yang berbeda.

Konsultan yang membantu BIG dalam proses pengerjaan ini telah menganalisis harmonisasi antara RZWP3K dengan peta rencana tata ruang dengan menggunakan metode seamless, yakni melakukan penyatuan peta-peta menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menghasilkan data spasial yang terintegrasi satu sama lain. Dari hasil kajian awal di Provinsi Banten, konsultan menemukan permasalahan tidak sinkronnya alokasi ruang RTRW dengan RZWP3K, perbedaan proyeksi, dan penamaan alokasi dan struktur ruang.

Subdit Tata Ruang Direktorat TRP Bappenas mengingatkan kembali dalam Permen KKP No.23 Tahun 2016, setiap Provinsi diamanatkan untuk membuat peta RZWP3K pada skala 1:250.000 dan 1:50.000 (jika memungkinkan). Jika kedua skala peta tersebut ada pada setiap provinsi maka akan mempermudah proses integrasi peta RTRW dan RZWP3K dikarenakan memiliki skala yang sama dengan peta RTRW, dimana peta skala 1:250.000 adalah skala peta RTRW Provinsi dan peta skala 1:50.000 adalah skala peta RTRW Kabupaten/ Kota. Namun permasalahannya masih banyak wilayah Indonesia yang belum memiliki peta lingkungan pantai skala 1:50.000 yang dijadikan sebagai data dasar pembuatan peta RZWP3K.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP menegaskan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) harus dijadikan peta dasar dalam pembuatan peta RZWP3K agar tidak terjadi perbedaan antara alokasi ruang di wilayah pesisir dengan wilayah laut. Seringnya perbedaan alokasi ruang antara di darat dan di laut disebabkan pemerintah daerah mengadopsi wilayah eksisting dalam perencanaan RZWP3Knya.

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG melaporkan saat ini baru 56% wilayah laut pesisir Indonesia yang sudah terpetakan pada skala 1:50.000 terutama di wilayah barat Indonesia, namun pada skala 1:250.000 semua wilayah laut pesisir Indonesia sudah terpetakan.

Garis pantai yang digunakan untuk peta RZWP3K adalah garis pantai muka air rata-rata dikarenakan pada skala 1:250.000 dan 1:50.000 ketiga garis pantai yaitu muka air tertinggi, muka air rata-rata dan muka air terendah akan terlihat segaris sehingga tidak terlalu berpengaruh jika hanya ditampilkan satu jenis garis pantai.

Usulan-usulan dalam rapat ini antara lain perlu diperjelas lagi aturan dan NSPK proses integrasi IG RTRW dengan RZWP3K; proses persandingan perlu diteliti lagi terutama pada perbedaan nomenklatur jenis penggunaan tanah; serta perlu dipertegas lagi mengenai kedudukan RTRW dengan RZWP3K di pemerintah daerah karena banyak izin proyek di daerah tidak berdasarkan peta RTRW dan RZWP3K. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar