Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Sep 2017, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (19/9).
Dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Pokja 2 Reforma Agraria mengadakan rapat untuk menyiapkan langkah tindak lanjut pasca terbitnya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Beberapa tindak lanjut Perpres No. 88 Tahun 2017 yang telah teridentifikasi antara lain: penyusunan Juknis Bersama; menginventarisasi lokasi potensi PPTKH dalam satu wilayah kabupaten/kota secara komprehensif; mengintegrasikan lokasi potensi PPTKH dimaksud dalam peta indikatif TORA dari pelepasan kawasan hutan; mengalokasikan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai untuk pelaksanaan inventarisasi P4T; meningkatkan koordinasi dalam Tim Percepatan PPTKH; dan mendorong penganggaran dari berbagai sumber yang sah.

Pokja 2 bertugas mengurusi legalisasi dan redistribusi TORA, fokus pada sertifikasi tanah rakyat dan pembentukan tanah transmigrasi. Tantangan yang dirasakan oleh K/L anggota Pokja 2 Reforma Agraria yakni data spasial tanah transmigrasi yang akan dilakukan sertifikasi belum tersedia dengan baik. Untuk itu, perlu kerjasama dan koordinasi dengan Kemendes PDTT.

Koordinasi dengan KLHK juga diperlukan untuk mendapatkan data spasial lokasi-lokasi rencana pelapasan kawasan hutan untuk TORA yang selanjutnya dapat dilakukan IP4T dan redistribusi tanah. Jika data ini sudah diapatkan, maka Pokja 2 Reforma Agraria dirasa perlu menyiapkan laporan capaian pelaksanaan reforma agraria pada periode Pemerintahan Jokowi-JK, yang meliputi success story pelaksanaan Reforma Agraria; data capaian Reforma Agraria by name by address aset dan akses reform. Selain itu, perlu juga disiapkan algoritma pelaksanaan pelepasan kawasan hutan serta mengidentifikasi hambatan dan kendala pelaksanaan Perpres PPTKH untuk disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian sejak awal sudah terdeteksi capaian pelaksanaan Reforma Agraria.

Perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan bahwa ketentuan resettlement (pemindahan penempatan) perlu dilakukan secara hati-hati jangan sampai menjadi dasar untuk melakukan pengusiran masyarakat adat dalam kawasan konservasi dan lindung. Resettlement hanya dilakukan bagi masyarakat yang baru dalam kawasan hutan (penjarah).

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan data capaian pelaksanaan RA dan success story kepada Bappenas untuk dapat dilaporkan kepada Presiden. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar