Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Okt 2008, 00:00:00 WIB, 31 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Dua lahan konservasi di Sumatera Utara dalam kondisi kritis. Pemerintah beberapa kali kalah dalam proses hukum di pengadilan. Pemerintah sedang menyusun langkah untuk menyelamatkan lahan itu dari perambah. Kemungkinan langkah dalam pembicaraan, termasuk tindakan represif.

”Salah satu kemungkinan yang jadi pertimbangan adalah kembali menempuh jalur hukum. Bisa jadi pemerintah akan bersikap represif kepada para perambah yang tidak mau meninggalkan lokasi setelah diperingatkan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo, Selasa (14/10) di Medan, dalam acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Konservasi.

Siringoringo mengatakan, bagi perambah yang sukarela, pemerintah akan mengambil langkah persuasif. Langkah tersebut adalah membina masyarakat perambah yang sukarela meninggalkan lokasi konservasi. Kerusakan kawasan ini terjadi lantaran adanya perubahan fungsi kawasan.

Anehnya, tutur Siringoringo, perambah mempunyai alas hak yang sah. Alas hak yang dimaksud keluar dari pemerintah di tingkat desa sampai kabupaten. Sebagian dari mereka mendapat pengesahan dari pengadilan. ”Dengan kondisi ini, semua pihak yang berkepentingan harus mengamankan kawasan hutan yang terancam kerusakan,” katanya.

Di Sumut, dua kawasan yang terancam kerusakan serius adalah Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut (LTL) Karang Gading seluas 15.675 hektar dan Taman Wisata Alam (TWA) Holiday Resor seluas 1.963 hektar. SM LTL Karang Gading yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat kini tinggal 9.087 hektar.

Adapun TWA Holiday Resor, yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu kini tinggal 200 hektar. TWA Holiday Resor sebelumnya berfungsi sebagai pusat pelatihan gajah. Namun, di kawasan ini sekarang sulit ditemukan makanan untuk gajah sehingga tidak cocok lagi sebagai pusat pelatihan gajah.

Umumnya, kawasan konservasi itu berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagian menjadi permukiman dan tambak ikan. Perambahan sudah terjadi puluhan tahun, tetapi maraknya perambahan mulai meningkat pada era 1990-an.

Kalah

Dari sejumlah kasus hukum, pemerintah sering kalah saat di pengadilan. Dari kasus perambahan yang diajukan di persidangan, tiga keputusan majelis hakim (di Pengadilan Negeri Stabat) memenangkan perambah. Sementara PN Rantau Prapat pernah menjatuhkan hukuman percobaan. Dalam keputusan itu, pemerintah hanya dapat salinan peta, sedangkan perambahan tetap terjadi hingga kini.

Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam Sumut Djati Witjaksono Hadi mengatakan, belum ada kesamaan pemahaman antara pemerintah dan aparat. Buktinya, pemerintah di tingkat desa maupun kabupaten kerap mengizinkan perkebunan di lokasi konservasi. ”Karena itu, perlu upaya untuk memecahkan persoalan ini bersama-sama,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Wiratno mengatakan, penyelamatan kawasan konservasi mutlak dilakukan. Upaya ini mesti didahului dengan perencanaan yang matang. Jika tidak, para perambah akan selamanya memenangkan perkara saat di pengadilan.

Dalam kesempatan itu mengemuka persoalan yang menjadi hambatan.
Persoalan yang dimaksud, di antaranya keterlibatan aparat, proses hukum yang lambat, dan tidak adanya batas kawasan konservasi yang jelas. (NDY)



Pemerintah Ultimatum Perambah Lahan Konservasi
, 22 Okt 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 32 Kali
Lahan agar Diselamatkan
, 15 Okt 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 31 Kali

Tuliskan Komentar