Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 21 View , Kategori : Tataruang

Ferry Santoso

Kompas, Awal Mei 2008, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan dari beberapa pejabat pemerintah Kota Batam, pengusaha, dan pejabat institusi terkait dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Batam, Kepulauan Riau. Saat itu tak satu pejabat KPK pun yang memberikan keterangan atas proses penyelidikan kasus itu.

Kini, satu bulan lebih, proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlalu. Belum jelas, apa perkembangan penyelidikan KPK itu. Namun, kasus hutan lindung di Batam memang menarik dilihat.

Salah satu adalah kawasan hutan lindung Baloi. Hutan lindung Baloi seluas 119 hektar terletak di kawasan yang strategis dan menjadi lahan emas di Kota Batam karena terletak di tengah kota.

Hutan lindung Baloi pada mulanya dirancang sebagai daerah resapan air untuk bendungan air bersih (DAM Baloi). Berdasarkan kajian suatu lembaga universitas tahun 1996, tingkat produktivitas air bendungan itu disebut-sebut sudah tidak efisien, yaitu 30 liter per detik. Sebagai perbandingan, tingkat produktivitas air bersih di DAM Tembesi yang direncanakan dibangun sebesar 620 liter per detik.

Kawasan hutan

Dengan latar belakang itu, tahun 2001, Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam sepakat menjadikan kawasan hutan lindung Baloi sebagai kawasan jasa. Penetapan kawasan hutan lindung Baloi sebagai kawasan jasa diperkuat melalui penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam.

”Tahun 2001, dalam RTRW, hutan lindung Baloi sudah diperuntukkan untuk kawasan jasa,” kata Kepala Pemasaran dan Humas Otorita Batam Rusliden. Bahkan, katanya menambahkan, kawasan itu juga akan dijadikan tengara Kota Batam.

Untuk itu, pihak Otorita Batam pernah meminta Menteri Kehutanan (Menhut) untuk melepas status hutan lindung di Baloi untuk pembangunan tengara Kota Batam.

Atas permohonan Otorita Batam itu, menurut Rusliden, tahun 2005 Menhut pernah memberikan surat persetujuan prinsip. Namun, sebagai persyaratan, pihak Otorita Batam harus mempertahankan kawasan hutan lindung Baloi seluas 119 hektar itu menjadi kawasan hijau 60 persen dan hanya 40 persen yang dapat dibangun.

Selain itu, sebagai persyaratan, Menhut juga minta Otorita Batam mencari lahan pengganti kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 840 hektar. Pihak Otorita Batam kemudian mencari kawasan sebagai hutan lindung pengganti di Sei Tembesi. Namun, kawasan hutan lindung pengganti di Sei Tembesi belum steril karena masih terdapat permukiman warga sampai saat ini.

Meskipun Menhut pernah menyetujui alih fungsi hutan lindung Baloi secara prinsip tahun 2005, Menhut belum mengeluarkan surat keputusan pelepasan atau alih fungsi hutan lindung tersebut.

”Ada surat Menhut tahun 2005 yang menyetujui secara prinsip alih fungsi hutan lindung Baloi untuk pengembangan landmark Kota Batam,” kata Rusliden sambil menunjukkan surat Menhut itu kepada Kompas. Namun, ia tidak bersedia memberikan fotokopi surat Menhut itu.

Dengan penetapan kawasan hutan lindung Baloi sebagai kawasan jasa, setidaknya sejak 2003 pihak Otorita Batam mencadangkan lahan hutan lindung itu kepada para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang mendapat pencadangan lahan itu juga harus membayar uang wajib tahunan Otorita Batam (UWTO) selama 30 tahun.

Rusliden mengungkapkan, ada sekitar 30 perusahaan yang mendapat pencadangan lahan di kawasan hutan lindung Baloi. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan nama-nama perusahaan itu dan luas lahan yang dicadangkan. ”Tidak etis kalau data itu diberikan,” katanya.

Seorang pengusaha, Abidin, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau, mengakui pernah mengajukan permohonan lahan di kawasan hutan Baloi seluas 10 hektar. ”Namun, lahan yang diberi atau dicadangkan hanya 5 hektar,” kata Abidin. Ia merencanakan membangun pusat perbelanjaan di areal tersebut. Untuk itu, pihaknya juga sudah membayar UWTO sekitar Rp 2,5 miliar untuk 30 tahun.

Seorang pengusaha yang enggan disebut namanya mengungkapkan, sebuah konsorsium juga sudah mendapatkan pencadangan lahan di kawasan DAM Baloi itu seluas 20 hektar. UWTO yang sudah dibayar untuk 30 tahun sekitar Rp 10 miliar.

Dengan pengalokasian lahan kepada dua perusahaan atau pelaku usaha itu, sudah 25 hektar lahan yang sudah dicadangkan. Padahal, sebagai persyaratan, Menhut hanya memberikan persetujuan prinsip alih fungsi hutan lindung Baloi dengan syarat kawasan yang dapat dibangun seluas 40 persen dari luas hutan lindung Baloi 119 hektar atau sekitar 48 hektar.

Dengan asumsi setiap pengusaha mendapat 2 hektar saja dan perusahaan yang mendapat alokasi sekitar 30 perusahaan, berarti pencadangan lahan yang diberikan mencapai 60 hektar. Itu berarti, pencadangan lahan seluas 60 hektar itu sudah melebihi kapasitas alokasi lahan yang dapat dibangun di hutan lindung seluas 40 persen.

Moratorium

Meskipun Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam sepakat menjadikan kawasan hutan lindung Baloi menjadi kawasan jasa, Menhut belum mengeluarkan surat keputusan pelepasan hutan lindung tersebut.

Bahkan, pada April 2006, Menteri Kehutanan MS Kaban mengeluarkan surat moratorium konversi hutan lindung dan kawasan konservasi di Batam, termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Surat itu diperoleh Kompas dari pemerhati di bidang kehutanan.

Dalam surat moratorium Menhut yang ditujukan kepada Otorita Batam dan Wali Kota Batam itu, antara lain, disebutkan, terhadap izin pengalokasian lahan dalam kawasan hutan di Batam yang diterbitkan Otorita Batam dan tidak ada kegiatan fisik di lapangan, diminta untuk dievaluasi dan dicabut.

Terkait dengan surat moratorium itu, menurut Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaja, Departemen Kehutanan memang pernah meminta Otorita Batam, termasuk Pemkot Batam bersama tim dari Departemen Kehutanan, untuk mengevaluasi kawasan hutan di Batam.

”Memang ada tim bersama untuk melakukan evaluasi, termasuk tim independen,” kata Mustofa. Namun, ia belum dapat menjelaskan hasil evaluasi yang dilakukan tim tersebut terhadap masalah kawasan hutan di Batam.

Dari data yang ada, sejak tahun 1992 luas hutan lindung, termasuk hutan wisata, yang ditetapkan Menhut di Batam mencapai 12.075 hektar. Dari luas hutan itu, 2.235 hektar sudah dan sedang diusulkan untuk dialihfungsikan untuk kepentingan di luar kehutanan.

Berdasarkan data itu, salah satu kawasan hutan lindung yang belum dialokasikan untuk kepentingan lain di luar kehutanan adalah hutan lindung Baloi seluas 119 hektar. Selain itu, dari luas hutan lindung Muka Kuning seluas 2.066 hektar, hanya 30 persen yang sudah dialokasikan untuk kepentingan lain di luar kehutanan.

Lahan properti

Kasus hutan lindung Baloi sebenarnya merupakan salah satu kasus hutan lindung dan lahan di Batam yang cukup disorot, termasuk KPK dengan melakukan penyelidikan. Masih ada beberapa kasus lahan yang sebenarnya bermasalah.

Misalnya, lahan yang dibangun para pengembang properti di Batam. Lahan yang dibangun masih cukup banyak yang belum memiliki hak pengelolaan lahan (HPL). HPL belum diberikan kepada pengembang karena Otorita Batam belum menerima HPL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Real Estate (REI) Batam Mulia Pamadi mengungkapkan, banyak pengembang di Batam yang membangun di lahan yang belum mendapatkan HPL dari Otorita Batam. Akibatnya, para pengembang tidak dapat mengurus sertifikasi lahan untuk kepentingan konsumen.

Menurut Mulia, Otorita Batam memberikan HPL atas suatu lahan kepada para pengembang setelah Otorita Batam mendapatkan HPL dari BPN. Oleh karena itu, pihak REI meminta agar Otorita Batam mengurus HPL di BPN secara kolektif untuk para pengembang di Batam. ”Sudah ada pengembang yang mengurus HPL di Kantor BPN, Jakarta, namun tidak berhasil,” katanya.

Mustofa mengakui adanya pengembang yang membangun di lahan yang belum ada HPL, termasuk di lahan yang menjadi kawasan hutan. Itu dapat terjadi antara lain karena ada perubahan rencana induk.

Bertolak dari kondisi lahan yang carut-marut di Batam, memang menarik memantau perkembangan proses penyelidikan KPK. Apakah KPK mampu menemukan dugaan tindak pidana korupsi?

Atau, kasus lahan di Batam, khususnya lahan di kawasan hutan lindung Baloi, hanya kesalahan administrasi yang pada akhirnya tidak mampu menjerat pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar