Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Sep 2017, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (13/9). Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang Bappenas dan K/L terkait untuk membahas persiapan akhir penyelenggaraan Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) di Hotel A One pada Rabu (13/9).

Rakornas BKPRD yang akan dilaksanakan pada 26-28 September 2017 di Jakarta ini bertujuan untuk memperkokoh kelembagaan penataan ruang daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas.

Mengusung tema “Memantapkan Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Berkualitas”, sidang pleno rakornas ini akan diisi oleh 4 (empat) narasumber yang terdiri dari Eselon I Kementerian ATR/BPN, Eselon I Kementerian Dalam Negeri, Sekda Provinsi Jawa Timur, dan Sekda Provinsi Bangka Belitung.

Sementara itu sidang komisi akan dibagi menjadi 2 (dua) yakni Komisi I Perencanaan Tata Ruang dan Komisi 2 Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas akan menjadi narasumber di Sidang Komisi I dengan fasilitator Kasubdit Tata Ruang Dit.TRP Bappenas.

Isu pembahasan Sidang Komisi I, yaitu:
-  Kelembagaan penataan ruang daerah pasca terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah;
-  Koordinasi pusat dan daerah di bidang penataan ruang pasca pembubaran BKPRN;
-  Ketersediaan peta dan kualitas rencana tata ruang sebagai panglima dalam pembangunan daerah.

Tanggapan dan masukan dari peserta diskusi yakni belum terlihat isu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan isu pengintegrasian PSN di dalam sidang komisi. Baiknya kedua isu ini dimasukkan ke dalam pembahasan sidang komisi, terutama isu pengintegrasian PSN mengingat masih banyak daerah yang belum tersosialisasikan dengan terbitnya PP 13/2017 tentang perubahan atas PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Untuk pembagian daerah dalam sidang komisi, sebaiknya mempertimbangkan dinamika pembangunan terkini, misalnya terkait konflik pemanfaatan ruang yang cenderung lebih sering terjadi di Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar