Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Agu 2017, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/8). Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah mengalami kesulitan perizinan dari pihak Malaysia terkait kegiatan akuisisi Light Detection and Ranging (Lidar) dan foto udara wilayah Nunukan dan sekitarnya. Dipimpin oleh Kabid Skala Besar PPRT BIG rapat kali ini dihadiri TNI AU, TNI AD, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas.

Kronologi permasalahan ini adalah Tim BIG telah melakukan pengambilan foto udara dan saat memasuki wilayah Pulau Sebatik, terdapat peringatan dari pihak Malaysia (memasuki area  Flight Information Region (FIR) Malaysia), padahal wilayah yang dimasuki  (daratan) masih dalam cakupan batas wilayah Indonesia.

Informasi dari Kementerian Luar Negeri yakni Indonesia sudah dua kali menyampaikan Nota Diplomatik dari KBRI di Kuala Lumpur. Malaysia keberatan untuk memberikan izin aerial survey di Entikong dan Sebatik dengan alasan keamanan negara. Akuisisi yang dilakukan BIG dianggap Malaysia sebagai Unilateral Aerial Survey, yang beranggapan bahwa hanya satu pihak yg diuntungkan. Menurut Kemenlu, sampai saat ini belum ada nota/laporan/protes terkait pelanggaran wilayah dari pihak Malaysia ke Kemenlu Indonesia.

Kemenlu akan berkoordinasi dengan dinas laut dan udara Kemenlu terkait batas udara dan maritim, karena secara batas darat sudah aman dan dinilai tidak ada pelanggaran. Pernah ada kasus pelanggaran di Natuna dan hanya dilayangkan Nota protes. FIR bukan jadi alasan pelarangan terbang untuk mengambil data di wilayah darat Indonesia.

TNI AU mengingatkan bahwa area FIR dipergunakan untuk keselamatan penerbangan, bukan terkait perbatasan. Perlu izin melintas dengan pemberitahuan misi bahwa hanya akan dilakukan pemotretan untuk wilayah Indonesia, tanpa pengambilan data di wilayah Malaysia. Revisi izin ke wilayah Malaysia hanya untuk izin turning dan hanya untuk melintas, dengan area pemotretan adalah wilayah darat Indonesia.

Sementara itu TNI AD berpendapat kemungkinan Malaysia memasang pengamanan dan memperketat penjagaan karena Nunukan dan sekitarnya masih termasuk daerah Outstanding Boundary Problem (OBP).

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyampaikan bahwa dalam penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara, sesuai peraturan Kementerian ATR/BPN terdapat areal buffer zone dari titik batas negara, rata-rata 2-5 Km yang pemanfaatan ruangnya adalah kawasan hutan. Wilayah yang belum mendapatkan data foto udaranya, segera dimaksimalkan pengambilan datanya baik wilayah utara maupun timur. Yang bukan areal buffer zone, harus seluruhnya terfoto.

Dari hasil rapat ini, BIG merasa perlu merubah Area of Interest (AOI) namun tanpa merubah volume untuk syarat administrasi (apabila tidak, seluruh wilayah Nunukan dan sekitarnya dapat diambil datanya). Kegiatan akuisisi ini tetap dimaksimalkan terbang tanpa melanggar perbatasan dan perlu perhitungan ulang untuk daerah maksimal yang dapat diakuisisi. Dinas Udara Kemenlu perlu menginfokan prosedur untuk izin lewat di FIR Malayasia. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar