Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Agu 2017, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/8). Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian memimpin rapat yang dihadiri oleh K/L terkait, PT. PLN, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membahas kesesuaian tata ruang proyek-proyek pengembangan ketenagalistrikan Kab. Tangerang di R.R Serayu, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian Jakarta. Pemerintah daerah meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Gardu Induk (GI) di Kab. Tangerang.

Saat ini terdapat 10 paket kegiatan pengembangan ketenagalistrikan yang masih terkendala proses perizinannya di Kab. Tangerang. Kendalanya yakni proyek tersebut belum mencantumkan koordinat wilayahnya di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) (RPUTL).

Menurut PLN 10 paket kegiatan tersebut sudah sesuai dengan RPTUL tahun 2017-2026 yang bertujuan untuk memenuhi program ketenagalistrikan 35.000 MW serta memenuhi kebutuhan energi listrik nasional.

Pemerintah provinsi dan kabupaten melaporkan status revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Banten baru melewati proses evaluasi di Kemendagri dan pleno dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dimana di dalamnya tercantum proyek ketenagalistrikan yang sesuai dengan RPUTL. Pemda juga mengusulkan kepada PLN agar dapat memberikan rencana detail dan rencana jangka panjang ketenagalistrikan di Kab. Tangerang supaya diakomodir dalam Revisi RTRW Kab. Tangerang.

Ditambahkan oleh Kementerian ATR/BPN agar PLN dapat menyediakan data untuk daerah sehingga proyek-proyek ketenagalistrikan dapat diakomodir dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Apabila lokasinya belum  jelas, maka tidak usah dicantumkan dalam RTRW, namun lokasi point to point nya tetap harus keluar di dalam RTRW.

Selama kegiatan pembangunan tercantum dalam PP 13/2017, maka surat rekomendasi Menteri ATR/BPN dapat keluar. Yang menjadi concern selama ini, seringkali walaupun Rekomendasi Menteri ATR/BPN telah keluar, Pemerintah Daerah tetap menunggu selesainya proses Revisi RTRW. Padahal Rekomendasi Menteri dapat dipakai sebagai dasar pengeluaran izin.

Selanjutnya Kemenko Perekonomian akan melakukan tinjauan lapangan sekaligus membahas substansi surat rekomendasi kesesuaian tata ruang. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar