Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Agu 2017, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Manado, (27/7). Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Uke M. Hussein, bersama Tim Kajian mengunjungi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara untuk berdiskusi dan menyampaikan draft mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis spasial; perkembangan dan temuan yang didapat tim kajian; memberikan contoh instrumen yang akan dikembangkan; dan perbandingan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di negara lain sebagai bahan pembelajaran.

Dalam diskusi hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi; Dinas PTSP Provinsi; Dinas Pekerjaan Umum Provinsi; Bappeda Kota Bitung; Balai Pengembangan Jalan XV Sulawesi Utara KemenPUPR; PT Pelindo IV; Staf Ahli Gubernur Prov. Sulawesi Utara Urusan KEK.

Saat ini Kota Bitung sedang mempersiapkan SDM guna mendukung pengembangan KEK melalui program Bitung Community College. Ada rencana pembangunan PLT-Angin (untuk Kecamatan Ranowulu dan Matuari), fungsinya untuk kawasan permukiman dan KI, serta pembangunan fly over dari KEK ke Pelabuhan Bitung sepanjang 8 km dan pembangunan KI baru di kawasan pelabuhan hingga ke Pulau Lembeh.

Menurut Kepala Bappeda Provinsi, ke depannya pengelolaan International Hub Port (IHP) Bitung tidak lagi dikelola oleh PT. Pelindo tetapi akan dikelola oleh badan lain, pelabuhan Bitung diarahkan sebagai pusat distribusi BBM untuk Kawasan Timur Indonesia, dan pembangunan jalur KA sudah disampaikan kepada Menteri/Kepala Bappenas dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Staf Ahli Gubernur menyampaikan di dalam RTRW Kota Bitung tahun 2014 sudah ditetapkan KEK yang peruntukkannya sebagai kawasan industri (KI). Melalui sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), infrastruktur pendukung yang akan dibangun yakni pelabuhan Bitung, PLTG, dan industri pendukung kebutuhan pelabuhan seperti industri galangan kapal dsb.

Menurut Sekretaris Dewan Provinsi KEK, selama ini daerah mengalami dilema dalam melaksanakan prioritas pembangunan. Instrumen monitoring dan evaluasi berbasis spasial ini diharapkan dapat membantu menentukan prioritas dengan mudah. Proses penetapan KEK menggunakan masterplan yang dibuat oleh Kemenperin sehingga muncul juga penggunaan istilah Kawasan Industri untuk penyebutan nomenklatur khususnya di lingkungan Kemenperin. Trase jalur KA Manado-Bitung sudah dilakukan penetapannya, diharapkan setelahnya segera dilakukan pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi. Pembebasan lahan ini menggunakan dana APBN.

Proyek-proyek PT. Pelindo dalam pengembangan pelabuhan yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu reklamasi perluasan Pelabuhan Bitung seluas 5 Ha dan perpanjangan dermaga sebesar 131 m yang ditargetkan selesai 2018. Selain itu, Pelindo telah mengajukan kerjasama dengan Pemda terkait lahan pengembangan pelabuhan seluas 100 Ha.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi yakni proyek strategis penunjang KEK (seperti KA Manado Bitung) sebenarnya sudah menjadi prioritas Kemenhub namun terkendala oleh pendanaan, pembangunan KA Manado Bitung terkendala pada kelembagaan (PPK KA Manado Bitung masih berada di Balai Surabaya). Bandara dan pelabuhan merupakan infrastruktur vital bagi kawasan industri, namun karena pengelolaannya komersil (business oriented) maka pasti mengikuti tren pasar saat ini.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengusulkan terkait kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan KEK di Bitung, berdasarkan studi oleh KOICA tahun 2003, didapatkan kondisi listrik dan air bersih di Kota Bitung dalam posisi seimbang antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan/permintaannya (demand) sehingga apabila dibangun KEK akan berpotensi kekurangan pasokan listrik dan air bersih. Oleh karena itu perlu ditambah lagi pasokan, bisa melalui Bendungan Kuwil yang sedang dibangun atau pembangunan pembangkit tenaga listrik baru. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar