Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Agu 2017, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (1/8). Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan rapat diskusi untuk menjaring masukan dan informasi terkait  kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan atau direncanakan oleh kementerian pada Selasa (1/8) di Kemang, Jakarta. FGD ini dihadiri oleh Bappenas, BNPP, Kemendagri, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemen ESDM, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, dan Tim Konsultan.

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu agenda dari Nawacita yang bertujuan untuk memperkuat daerah-daerah pinggiran, tertinggal dan perbatasan. Menurut BIG rencana terkait pembangunan PKSN telah disusun, namun masih sulit mengevaluasi apakah program-program dalam rencana tersebut mampu mencapai “ultimate goal” pembangunan kawasan perbatasan, terutama dalam aspek spasial.

Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Ada dua manfaat Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan yakni: i) menyusun strategi  implementasi  program pembangunan kawasan perbatasan  melalui pemanfatan IGT secara terintegrasi; ii) mencapai tujuan utama pembangunan kawasan perbatasan secara nasional sesuai target dan sasaran dalam kerangka jangka menengah  RPJMN 2015-2019, 2020-2024 dan panjang hingga tahun 2025-2030.

Nana Apriyana, Perencana Madya Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara harus menggunakan orientasi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga dimana pendekatan pembangunannya harus bersifat keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan RPJPN 2005-2025.

Pembangunan PKSN dan Lokpri menjadi salah satu strategi pembangunan kawasan perbatasan yang diharapkan mampu mensinergikan berbagai pembangunan yang dibutuhkan di kawasan perbatasan sesuai dengan arahan Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk mewujudkan arahan tersebut dibutuhkan pengaturan detail spasial yang harus dikaji secara ilmiah.

Menurut BNPP manfaat penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara adalah tersedianya arahan dalam Penataan Ruang lokpri di kawasan perbatasan, tersedianya arahan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah lokpri sesuai dengan fungsinya dan tersedianya peraturan zonasi untuk keperluan pengendalian pemanfaatan ruang lokpri di kawasan perbatasan negara.

Kementerian ATR/BPN menyampaikan program dan kegiatan Direktorat Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan dimana diprioritaskan pada penyelesaian 2 (dua) RTR KSN Perbatasan (Perbatasan Negara di Prov. Riau-Kepri dan di Prov. Aceh-Sumut), serta penyelesaian RDTR Kawasan Perbatasan, terutama RDTR 7 PLBN dan 10 PKSN prioritas. Desember 2017, ditargetkan penyelesaian RDTR Motaain dan Entikong. Saat ini diperlukan data dan informasi pada tingkat kedalaman minimal 1:5.000 (data sekunder maupun primer) guna penyelesaian RDTR Kawasan Perbatasan.

Tahun 2015-2019 Kementerian PUPR berkonsentrasi pada pengembangan 10 PKSN. Bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bendungan, embung, jaringan irigasi yang termasuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI); pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan  NTT, Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Papua, dan pulau-pulau terluar; pengentasan permukiman kumuh perkotaan PISEW dan PIP di 9 Kawasan Perbatasan; serta pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar