Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Jul 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (25/7). Kegiatan pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbasis holistik integratif tematik dan spasial (HITS) di 21 provinsi telah dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (Dit. SPPEPP) Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai bentuk knowledge sharing hasil kegiatan ini, diadakanlah diseminasi pemantauan PSN dengan topik Pengembangan Kawasan Industri yang dihadiri oleh seluruh unit kerja di Bappenas di Ruang SS.

Ada 11 provinsi PSN yang didiskusikan dalam rapat, yakni:
1. Sumatera Utara : Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung
2. Kepulauan Riau : Pengembangan Kawasan Industri di Bintan
3. Riau : Kawasan Industri Tenayan (KIT) Pekanbaru
4. Kalimantan Tengah : Industri CPO di Kab. Kotawaringin Barat
5. Kalimantan Selatan : Pengembangan Industri Jorong, Tanah Laut
6. Sulawesi Utara : Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung
7. Sulawesi Tenggara : Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Konawe
8. Sulawesi Tengah :Kawasan Ekonomi Khusus Palu
9. Sulawesi Selatan : Pengembangan Industri di Kab. Bantaeng
10. NTB : Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Emas dan Batu Hijau di Kab. Sumbawa Barat
11. Kalimantan Barat : Pengembangan Industri Kelapa Sawit.

Direktur SPPEPP Bappenas menuturkan pemantauan ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian atara perencanaan, penganggaran, dan kebutuhan dengan tetap menjaga kualitas output pembangunan. Selain itu, diseminasi ini juga memberikan informasi laporan pemantauan yang mengedepankan pendekatan spasial secara holistik dengan memperhatikan keterhubungan antarsektor yang terintegrasi, serta fokus pada tematik tertentu.

Dampak yang diharapkan dari pemantauan berbasis HITS adalah: i) terbentuknya sinergi antar K/L; ii) terwujudnya data warehouse sebagai instrumen perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan antar K/L terkait; iii) terbangunnya kerjasama kelembagaan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Di lapangan, sebagain besar permasalahan dalam pengembangan kawasan industri adalah proses pembebasan lahan, penyerobotan lahan, penyediaan infrastruktur, dan belum adanya anchor industry. Peran Bappenas nantinya akan menentukan proyek mana saja yang akan dilakukan, kemudian instrumen apa yang dibutuhkan. Terkait penyerobotan lahan, sebaiknya dilakukan sosialiasi/pemasangan tanda batas untuk menghindari okupansi liar.

Setkab mengusulkan agar agar rekomendasi yang dihasilkan untuk masing-masing wilayah di follow up oleh Bappenas agar bisa ditindaklanjuti kepada K/L terkait. Kementerian ATR/BPN akan mendalami lokasi-lokasi yang masih bermasalah lahannya, kemudian akan menyurati Kanwil/Kantah untuk membahas penyelesaiannya. Kegiatan diseminasi dengan tema Pengembangan Kawsan Industri ini akan dilanjutkan dengan diseminasi dengan tema Ketahanan Pangan, serta Pengembangan Kawasan Pariwisata. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar