Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Jul 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Pengembangan industri ferronikel di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara saat ini mengalami permasalahan pelanggaran tata ruang. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian di rapat pembahasan yang berlangsung pada Jumat (7/7).

Kemenko Perekonomian mengundang Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, KKP, Kemenhub, BKPM, Bappeda Sulawesi Tenggara dan PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia. Diketahui bahwa lokasi pembangunan industri seluas 341 Ha berada di Kecamatan Moramo.

Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara lokasi tersebut berada di dalam kawasan perkebunan, pertanian lahan basah, dan permukiman pedesaan. Dalam RTRW Kab. Konawe Selatan lokasi tersebut berada di dalam kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Kawasan tersebut juga berada di dalam wilayah usaha pertambangan (industri pengolahan hasil pertambangan marmer, batu gunung, dan suplit) dan merupakan kawasan rawan tsunami.

Bappeda Sulawesi Tenggara sudah bersurat ke BKPRD dan mendapat jawaban bahwa Pemerintah Provinsi pada prinsipnya setuju, namun harus mengikuti kesesuaian tata ruang dan lingkungan. Pemda juga membutuhkan arahan teknis/fatwa/petunjuk untuk mengeluarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari pemerintah pusat. PK RTRW Kab. Konawe Selatan sudah selesai, dan saat ini sedang tahap revisi RTRW.

Menurut Kementerian ATR/BPN proyek pembangunan pabrik smelter di Kecamatan Moramo tidak termasuk PSN dan rencana pembangunannya belum tercantum dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perda RTRW Kab. Konawe Selatan. Kondisi ini dapat menjadi bahan masukan pada saat PK RTRW Kab. Konawe Selatan setelah dilakukan kajian teknis. Kementerian ATR/BPN telah mengunjungi lokasi dan diketahui bahwa di lapangan sudah ada aktivitas pembangunan (land clearing) dan penumpukan barang-barang untuk pembangunan smelter, sementara RTRW tidak membolehkan adanya pembangunan. Proses land clearing juga sudah menghilangkan tambak-tambak lobster. Hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran.

KKP menyampaikan Kecamatan Moramo berpotensi sebagai sumber benih lobster dan penyu. Di dalam RZWP3K-nya, kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengingatkan dalam RPJMN dan RTRWN sudah diakomodir pengembangan industri yaitu di KI Konawe yang jaraknya sekitar 40 km (jika ditarik garis lurus) dari Konawe Selatan. Mengapa pembangunan smelter ini tidak digabung saja dengan KI Konawe.

Menurut Bappeda sudah diukur jarak dari Kecamatan Moramo ke KI Konawe, dan karena jalan yang berliku-liku total jaraknya sekitar 70 km. Sebab lainnya mengapa PT SRNAI tidak bergabung ke dalam KI Konawe adalah status KI Konawe yang masih bermasalah dan proses AMDAL dan izin lingkungan yang tidak bisa segera karena memerlukan rekomendasi kesesuaian tata ruang, sementara land clearing sudah berjalan.
Selanjutnya Pemerintah Daerah akan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian ATR/BPN terkait pelanggaran yang sudah terjadi dan penyelesaian masalahnya. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar