Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jun 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (15/6). Said Abdullah selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI memimpin rapat panitia kerja belanja pemerintah pusat RAPBN 2018 yang dibahas bersama beberapa perwakilan K/L seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan POLRI.

Pemimpin Tim Panja dari Pemerintah Pusat dalam rapat ini adalah Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Ask Olani. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas turut hadir dalam rapat yang diadakan di Ruang Sidang Banggar Gedung DPR/MPR RI.

Menurut Tim Panja Pemerintah Pusat arah kebijakan pemerintah untuk belanja K/L pada tahun 2018 yakni:
1)    Peningkatan efisiensi dan kualitas belanja dengan cara penajaman belanja barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat;
2)    Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13;
3)    Re-focusing anggaran pendidikan dan kesehatan;
4)    Sinergi program dan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu rincian besaran belanja K/L pada 2018 berdasarkan fungsinya yakni Pelayanan Umum 33%; Ekonomi 29%; Perlindungan Sosial 14%; Pendidikan 13%; dan Keamanan 11%. Belanja K/L sejak tahun 2012 hingga 2017 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 8,1% per tahun. Peningkatan kualitas belanja modal diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan perekonomian. Rincian belanja lainnya yaitu untuk keperluan penanggulangan bencana alam, resiko fiskal, cadangan beras pemerintah (CBP), dan antisipasi Pemilu 2019.

Banggar DPR RI berpendapat bahwa perlu ada anggaran khusus untuk wilayah perbatasan dengan membangun infrastruktur konektivitas karena berkaitan dengan kedaulatan negara, begitu pun dengan pemberantasan terorisme dan proxy war karena “perang siber” tidak murah.

Anggaran pemerintah yang bersifat kajian terus menurun setiap tahunnya, hal ini patut dipertanyakan mengenai proses kegiatan penelitian tersebut. Lembaga riset harusnya memiliki anggaran yang kuat agar jangan sampai penentuan prioritas pemerintah tidak berdasarkan kajian.

Pada bidang perlindungan sosial, pemerintah harus fokus masalah pendataan. Pengeluaran cukup besar untuk validasi data oleh Kemensos, namun fakta di lapangan sering berbeda datanya maka dari itu diperlukan verifikasi dan pemutakhiran data. Bagi K/L yang mendapat catatan terhadap hasil pemeriksaan BPK perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap anggarannya.

Semua masukan dari Banggar DPR RI ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAPBN 2018. Dari hasil diskusi, Banggar DPR RI menyetujui pembentukan Tim Perumus dan Pokok-pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar