Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Jun 2017, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (8/6). Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial (BIG) memimpin FGD Penyusunan Peta RDTR Lokpri Kawasan Perbatasan Provinsi NTT di Hotel Grand Kemang pada Kamis (8/6). Dihadiri oleh jajaran BIG, BNPP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, dan Kementerian PUPR. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan terkait kebutuhan pelaksanaan penyusunan Peta RDTR pada Lokpri PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kapus Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG menyampaikan kegiatan pra-koordinasi ini untuk mendukung salah satu kegiatan prioritas nasional program perbatasan yakni penyusunan peta RDTR Perbatasan skala 1:5000.

Kementerian ATR/BPN melontarkan bahwa peta tematik apa saja yang dibutuhkan untuk penyusunan peta RDTR, serta dirasa perlu NSPK khusus penyusunan peta RDTR, karena hingga saat ini Kementerian ATR/BPN belum memiliki pedoman penyusunan peta RDTR.

BNPP sudah pernah menyusun matek RDTR di Atambua, Amfoang Timur. Penggunaan lahan eksisting di zona inti PLBN perlu diperhatikan. Terkait batas wilayah, agar dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Negara, dengan Asdep Wilayah Darat dan Asdep Wilayah Laut. Rapat selanjutnya perlu mengundang Asdep Lintas Batas Udara karena mereka yang mengetahui kondisi eksisting PLBN.

KLHK mengonfimasi bahwa untuk Provinsi NTT agar memakai SK Kehutanan No. 357 Tahun 2015, yang di dalamnya sudah mencakup perubahan sebesar 54.163 Ha dari SK sebelumnya. Sebagian besar PLBN berada di kawasan konservasi, kecuali PLBN Belu yang lokasinya cukup dekat dengan kawasan konservasi.

Bappenas yang diwakili oleh Direktorat TRP dan Direktorat DTTP berpendapat bahwa terdapat tiga pendekatan dalam penyusunan peta RDTR, yaitu prosperity, security, dan environment. Untuk muatan substansi Dit. DTTP berpandangan bahwa kawasan perbatasan berbasiskan land use eksisting, bukan batas administrasi. Dari hasil rapat antara Bappenas dengan Menko Perekonomian diputuskan bahwa akan ada NSPK tersendiri untuk kawasan perbatasan, dan akan diintegrasikan ke dalam revisi PP 15/2010. Bentuk hukum kawasan perbatasan adalah Perpres.

Masukan dari berbagai K/L ini nantinya akan menjadi input bagi BIG dalam menyempurnakan Peta RDTR Lokpri Perbatasan. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar