Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Mei 2017, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Ternate, (23/5). Kegiatan rutin berupa pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang atau yang familiar dengan istilah monev, dilakukan untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan dan pencapaian penyelenggaraan program penataan ruang di daerah.

Maluku Utara dipilih sebagai salah satu kegiatan monev bidang tata ruang karena terkait dengan penetapan KEK Morotai, KI Buli, PKSN Daruba sebagai wilayah perbatasan negara, dan ada lima kecamatan yang ditetapkan sebagai Lokpri wilayah perbatasan negara. Menurut Bappeda Provinsi Maluku Utara terdapat dua isu strategis dalam pembangunan bidang tata ruang yakni isu strategis Sistem Penyebrangan dan isu strategis Sistem Bandar Udara. Untuk KEK Morotai dan KI Buli tidak ada permasalahan penataan ruang karena sebagian besar status lahan dalam kawasan sudah APL.

Hingga saat ini Bappeda Provinsi Maluku Utara belum melakukan kegiatan penyusunan RTR KSP mengingat proses yang relatif lama sedangkan SDM di Bappeda sangat terbatas. Saran terhadap RTR KSP: sebaiknya digabungkan ke dalam RTRWP, sehingga dalam RTRWP terdapat kegiatan strategis provinsi yang skalanya lebih detail.

Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan pendelegasian kewenangan Persetujuan Substansi RDTR, sehingga memperlama proses penyusunannya. Hingga saat ini sudah ada beberapa RDTR yang sedang disusun oleh Kabupaten/Kota, akan tetapi masih dalam tahapan penyusunan materi teknis.

PPNS bidang Penataan Ruang yang tersedia di Provinsi Maluku Utara 15 orang dengan rincian: i) Provinsi: 1 orang; ii) Kab Halmahera Barat: 1 orang; iii) Kab Halmahera Tengah: 3 orang; iv) Kab Halmahera Utara: 2 orang; v) Kab Kep. Sula: 2 orang; vi) Kab Halmahera Selatan 2 orang; vii) Kota Ternate: 3 orang; viii) Kota Tidore Kepulauan: 1 orang. Hingga saat ini belum ada kegiatan penguatan kapasitas eksisting PPNS. Pemerintah Daerah berharap penambahan jumlah PPNS Bidang Penataan Ruang (minimal 10 orang per Kab/Kota).

Terdapat 1 RTRW Kabupaten yang belum diperdakan yaitu Kabupaten Pulau Taliabu, status penyelesaian hingga saat ini yakni perbaikan album peta Raperda RTRW berdasarkan hasil koreksi BIG.

Pada 2017 Kementerian ATR/BPN tidak mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi sehingga berakibat pada perlambatan proses evaluasi Raperda RTRW Kab/Kota karena keterbatasan APBD daerah.

Isu konflik pemanfaatan ruang lainnya seperti terdapat rencana pembangunan runway di kawasan hutan lindung (Kep Widi); belum terakomodasinya PLT Panas Bumi Jailolo ke dalam RTRW; dan pelanggaran pemanfaatan ruang di sepanjang pantai Jikomalamo.

Pelanggaran pemanfaatan ruang di pantai Jikomalamo berupa pola ruang dalam RTRW yakni dalam KUPZ kegiatan wisata bahari dan tidak diperbolehkan pembangunan. Secara eksisting, di daerah tersebut sedang dilakukan pembangunan jalan raya tambahan menuju lokasi, pembangunan cottage, dan terdapat rumah panggung yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.

Isu pemanfaatan ruang yang disarankan untuk diangkat di tingkat Pusat yakni Penertiban Pemanfaatan Ruang di Jikomalamo. Pembangunan kota baru Sofifi juga perlu keseriusan dari pemerintah pusat mengingat saat ini pusat pertumbuhan ekonomi masih di Kota Ternate.

Hasil dari diskusi dengan pemda Prov Maluku Utara ini akan disampaikan ke mitra kerja Direktorat TRP sebagai bahan masukan perbaikan program/kegiatan. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar