Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Apr 2017, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (5/4). Pansus DPRD Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara mengunjungi Bappenas guna berkonsultasi terkait Penyusunan Raperda Kota Tomohon tentang “Perubahan atas Perda No.6/2013 tentang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033” pada Rabu (5/4) di ruang SS.

Pansus DPRD Kota Tomohon menyampaikan kebimbangannya atas revisi RTRW mengingat adanya multiinterpretasi terhadap pengertian “sekali dalam 5 tahun” yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2010. Perda RTRW Kota Tomohon diterbitkan pada Oktober 2013, sehingga pada Oktober 2018 dapat direvisi. Pertanyaan yang diajukan apakah Pemda Tomohon harus menunggu hingga Oktober 2017 atau bisa dimulai sebelum itu, di sisi lain juga mempertimbangkan situasi Peraturan Menteri ATR/BPN terkait Peninjauan Kembali akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Menurut Pansus, revisi RTRW Kota Tomohon harus segera dilakukan untuk memperbaiki tata ruang kota. Kondisi saat ini di Tomohon sedang dilakukan pembangunan besar-besaran, maka dari itu jika tidak segera dilakukan revisi dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran tata ruang. Dan sebelum ke Bappenas, Pansus sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR/BPN, dan dinyatakan bahwa jika kurang dari 20% maka tidak perlu dilakukan Persub untuk perubahan RTRW tsb.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang diwakili oleh Kasubdit Tata Ruang Rinella Tambunan memberikan masukan dari segi substansi, namun tidak dari segi hukum. Disebutkan bahwa meskipun belum mulai masa PK, namun sudah dapat dilakukan ancang-ancang persiapan dalam menyusun naskah akademis atau background study.

Dikarenakan acuan hukum yang berlaku masih PP No. 15 Tahun 2010, maka pada Oktober nanti apabila Peraturan Menteri ATR tentang PK masih belum diterbitkan, maka dapat menggunakan PP No. 15 Tahun 2010. Apabila PK akan tetap dilakukan sebelum Oktober 2017, maka sebaiknya perlu diatur di ketentuan peralihan pada SK Walikota yang dibuat, sehingga apabila sewaktu-waktu dalam tenggat waktu sampai Oktober 2017 Kementerian ATR menerbitkan Permen tentang PK, maka dapat diantisipasi pada ketentuan peralihan tsb. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar