Selasa, 19 Januari 2021, WIB
Breaking News

, 16 Mar 2017, 00:00:00 WIB, 23 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (15/3). Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang perwakilan kementerian terkait guna membahas permasalahan tata ruang untuk mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam breakfast meeting di Hotel Borobudur, Rabu (15/3).

Dipimpin oleh Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, di dalam rapat dibahas mekanisme koordinasi lintas K/L pasca pembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam rangka penyelesaian konflik tata ruang.

Pasca pembubaran BKPRN, Kementerian ATR/BPN sedang mereformulasi kembali bentuk koordinasi tata ruang nasional. Prinsipnya adalah efisiensi kelembagaan tata ruang, sehingga tidak seluruh anggota BKPRN yang dulu terlibat, akan dilibatkan dalam setiap urusan.

Selama masa peralihan, Kementerian ATR/BPN meminta agar penyelesaian konflik dalam penataan ruang diselesaikan bersama-sama, serta fasilitasi koordinasinya dibantu oleh Kemenko Perekonomian. Akan ada 2 jenis pokja, yakni Pokja Tetap dan Pokja Insidental. Pokja Tetap akan mengurusi urusan tetap seperti konflik tata ruang, peraturan perundangan, dan kerjasama antarnegara, Pokja Insidental dibentuk berdasarkan kasus yang muncul, misalnya percepatan pelaksanaan PSN.

Regulasi tentang hal ini akan diatur dalam Permen ATR/BPN. Selama Permen ATR/BPN ini belum terbit, maka koordinasi penyelesaian permasalahan tata ruang akan dilakukan bersama-sama, namun surat rekomendasi tetap dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN.

Ada beberapa PSN baru yang diusulkan, dan telah dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemenko. Total PSN hingga saat ini berjumlah 243 PSN. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan 12 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk dimasukkan ke dalam PSN. Pengajuan ini dimaksudkan agar mendapat dukungan dari K/L lain dalam penyediaan infrastruktur penunjang SKPT.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yang diwakili Rinella Tambunan selaku kasubdit Tata Ruang menyampaikan salah satu cara penyelesaian permasalahan tata ruang adalah dengan merevisi PP 15/2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam revisi RTRWN sudah dimasukan klausul terkait acuan pemberian izin pemanfaatan ruang bagi kegiatan strategis yang belum diakomodir dalam RTRW Provinsi/Kab/Kota, maka dapat mengacu pada PP RTRWN (Pasal 114A).

“Pada prinsipnya kita tetap berpegang pada Perpres 116/2016 tentang pembubaran badan lembaga nonstruktural, sehingga secara teknis Kementerian ATR/BPN yang akan melakukan fungsi BKPRN,” ujar Rinella. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 25 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 31 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 21 Kali

Tuliskan Komentar