Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Mar 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (3/3). Kedeputian Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian menyelenggarakan kick off meeting untuk mengkoordinasikan penataan kawasan sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika NTB dengan mengundang K/L terkait, Seknas KEK, serta Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Isu strategis dalam penataan kawasan KEK Mandalika meliputi bidang infrastruktur, pengembangan kawasan, SDM, dan pemerintah daerah.

Pada tahun 2018 pembangunan KEK Mandalika merupakan salah satu prioritas nasional, sehingga pengawasannya berada di bawah Presiden langsung. Saat ini status tanah seluas 1.035,67 ha untuk KEK Mandalika sudah clean and clear, instalasi IPA SWRO telah selesai dan menunggu supply listrik PLN, konstruksi jalan dan taman sepanjang 6,5 km oleh WIKA ditargetkan selesai akhir 2017. Direncanakan juga akan ada penambahan appron bandara internasional Lombok. Tahun 2016 BPIW telah menyusun Master Plan Tourism Mandalika.

Bappeda Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat terkait dukungan pembangunan sekolah tinggi pariwisata untuk menyiapkan SDM. Dilaporkan pula drainase disana perlu dibenahi karena kondisi saat ini belum terkoneksi, sanitasi belum menggunakan sistem yang komunal, dan pemda akan mengevaluasi izin di sekitar KEK.

Direktorat Penataan Kawasan Kemen ATR/BPN menyampaikan hingga saat ini belum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi acuan pembangunan di Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Izin investasi di sekitar KEK akan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan yang bersifat komplementer dengan investasi di dalam KEK, termasuk untuk mengembangkan kawasan hunian bagi tenaga kerja di dalam KEK. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diminta tidak menerbitkan izin di sekitar KEK untuk jenis investasi yang sama dengan karakter investasi di dalam KEK.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengingatkan bahwa perlu melibatkan KKP dalam penataan kawasan sekitar KEK Mandalika, karena penyangga KEK Mandalika diarahkan sebagai pusat kawasan wisata bahari dan kawasan minapolitan. Kedua kegiatan tersebut akan menggunakan ruang 0-12 mil ke arah laut diukur dari garis pantai, sehingga dasar izin pengelolaan dan izin lokasi adalah RZWP3K. Pelaksanaan Pengendalian pemanfaatan  ruang disekitar KEK Mandalika juga perlu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN khususnya dalam kegiatan penyusunan Rencana Zonasi. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar