Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Mar 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (27/2). Kedeputian Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian mengundang 10 K/L termasuk Bappenas untuk koordinasi pembentukan tim percepatan pengendalian alih fungsi lahan sawah pertanian di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian. Pembentukan tim koordinasi ini untuk memaksimalkan status kepemilikan lahan dari aktor-aktor non pertanian.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) didasari oleh adanya kebutuhan penguatan skema LP2B dengan mengadopsi skema FELCRA (Federation Land Consolidation and Rehabilitation). Implementasi LP2B bertujuan untuk menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Regulasi yang mengatur tentang LP2B telah tercantum dalam UU No. 41/2009 dan Peraturan Pemerintah, namun untuk memaksimalkan peran sebagai media pendorong rantai nilai, maka dibutuhkan regulasi tambahan dari pemerintah.

Raperpres LP2B masih belum diproses oleh Biro Hukum Menko Perekonomian karena sistem insentifnya belum ada dan peta-peta yang dibutuhkan belum valid (belum seragam). Raperpres ini juga perlu ditambahkan tentang peraturan penggantian lahan sawah yang telah dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.

Pulau Jawa dan Bali menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan sertifikasi tanah LP2B, sebab kedua pulau ini adalah pulau-pulau yang paling rawan terjadinya konversi lahan menjadi lahan non pertanian. Lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Patimban mayoritas merupakan lahan sawah. Ada baiknya lahan-lahan sawah tersebut disertifikasi dulu untuk mengamankan luasan sawah LP2B di Pulau Jawa.

Kementerian ATR/BPN menyampaikan dalam RPP RTRWN telah diamankan untuk LP2B sebesar 7,75 juta Ha yang tersebar di berbagai provinsi, yang diidentifikasi dari lahan sawah eksisting. Selama ini, penetapan LP2B dilakukan oleh daerah sedangkan di pusat hanya berupa luasan lahan sawah saja, tetapi tidak jelas lokasinya. Oleh sebab itu, lokasi LP2B harus segera ditentukan dengan jelas. Kementerian Pertanian juga menegaskan dibutuhkan desakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk segera memperdakan LP2B.

Informasi dari BIG bahwa data yang dipakai adalah data BPN tahun 2013. Lahan sawah nasional seluar 7,75 Jt Ha digunakan sebagai baseline untuk merapikan data lahan baku sawah. Ditargetkan selesai tahun 2017, dengan prioritas Pulau Jawa dan Bali. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar