Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Feb 2017, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Rapat ini pertemuan berseri dan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari beberapa instansi atau unit kerja terkait dalam menyusun isi modul evaluasi ex-ante RPJMD.  Evaluasi Ex-Ante terhadap RPJMD merupakan evaluasi terhadap dokumen RPJMD sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai Perda. Oleh karenanya, evalusi ex-ante dapat dilakukan terhadap dokumen RPJMD yang telah berstatus Rancangan atau Rancangan Akhir.

Kebutuhan untuk memutahkhirkan modul ini dilatarbelakangi oleh untuk melengkapi muatan dari intra dokumen: (a) konsistenasi antara gambaran umum kondisi daerah dengan identifikasi permasalahan, (b) konsistensi antara visi-misi dengan isu strategis pembangunan daerah, (c) konsistensi antara tujuan-sasaran dengan isu strategis pembangunan daerah, (d) konsistensi antara kerangka pendanaan dengan kebutuhan pendanaan, serta (e) rasionalitas indikator kinerja daerah. Sedangkan evaluasi antar dokumen membahas: (a) keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2015 -2019, (b) keselarasan antara RPJMD dengan RPJPD, (c) keselarasan antara RPJMD dengan RTRW, (d) keselarasan antara RPJMD kab/Kota dengan RPJMD Provinsi, dan (e) pengintegrasian hasil KLHS dalam RPJMD.

Dinamika kebijakan juga memunculkan kebutuhan untuk memutahkhirkan modul eksisting tersebut khususnya bersumber dari Surat Edaran Bersam (SEB) Menteri Dalam negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelerasan nRPJMD dengan RPJMN 2015 - 2019. Selain itu juga kebutuhan pengembangan modul ini dikarenakan masih banyak daerah-daerah yang belum secara tepat dan rasional dalam menyusun indikator-indiaktor kinerja pembanguan daerah yang sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari dokumen RPJMD itu sendiri.

Penyusunan modul evaluasi ex-ante RPJMD ini bertujuan untuk:

- Menyediakan petunjuk operasional bagi daerah (kabupaten/kota dan provinsi) untuk melaksanakan penilaian mandiri (self assessment) guna menjamin kelengkapan dan kualitas dari muatan RPJMD yang disusunnya;

- Memastikan bahwa RPJMD yang disusun oleh daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2017 dan setelahnya harus selaras dengan RPJMN 2015 - 2019 mulai dari sisi isu strategis hingga lokasi indikatif kegiatan strategis nasional dan daerah;

-  Membantu para perencana di daerah dalam merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah untuk penyempurnaan kelengkapan dan kualitas dokumen rancangan atau rancangan akhir.

Modul ini harus diperankan sebagai alat (tool) yang dapat menilai tiga hal sebagai titik beratnya yaitu (1) konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD, (2) keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya(RPJMN, RTRW, RPJPD, RPJMD provinsi untuk kabupaten/kota dan KLHS) serta (3) Ketepatan dan rasionalitas dari indikator kinerja daerah yang digunakan.

Dari ketiga titik berat tersebut diatas tampak bahwa modul ini membatasi diri untuk tidak menyentuh aspek bagaimana bab per bab dari RPJMD seyogyanya harus disusun, tidak juga hendak mengupas aspek prosedur yang harus dilalui dalam penyuusunan hingga penetapan RPJMD. Untuk itu semua, Undang-undang Nom 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 telah menyediakan dasar dan acuannya.

terkait dengan keselarasan antara RPJMD dengan RTRW yang perlu diperhatikan adalah : (1) perbedaan jangka waktu, (2) perbedaan muatan, (3) perbedaan Nomenklatur, dan perbedaan cakupan pelaksana/penanggungjawab. Pembahasan finalisasi modul ini akan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Kajian dengan Tenaga Ahli pada pertemuan selanjutnya.[SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar