Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Feb 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Pada tanggal 16 Februari 2017 yang lalu, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Informasi dan SOsialisasi Tata Ruang dan Pertanahan, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Inspektur Bidang Administrasi Umum Bappenas untuk membahas dan menindaklanjuti surat tuas Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi BPKP terkait dengan Validasi Penilaian Mandiri Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertempat di Ruang rapat SG-5 Bappenas. Adapun peserta yang hadir adalah dari Tim Satgas Kementerian PPN/Bappenas dan anggota (perwakilan Kedeputian dan Direktorat), Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, Tim Assessor, Tim Quality Assurer dan para staf Inspektorat Bidang Administrasi Umum. Dengan narasumber dari BPKP.

Adapun tujuan rapat untuk mengetahui kelemahan tahapan proses governance dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) yang telah dilakukan dan paparan hasil validasi penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP di Kementerian PPN.

Ada 25 fokus dan Indikator maturitas yang dinilai. Bagian terlemah yaitu
a.Pembinaan Sumber Daya Manusia, tingkat validasi bernilai 3 yang berbeda dgn hasil Quality Assessment (QA) bernilai 2;
b.Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, tingkat validasi bernilai 3 yang berbeda dengan hasil QA bernilai 2.

SPIP sebenarnya hanya meminta setiap instansi penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan dapat memperkirakan setiap orang pegawainya yang diterima pertama kali menjadi pegawai dan sampai masa kerjanya berlangsung sudah mengetahui jabatan yang paling tinggi yang akan diterimanya. Namun kenyataanyan melalui  berbagai proses dan perubahan terkadang tidak terjadi.

Beberapa hal yang diperoleh dalam diskusi:
• Penyelenggaraan SPIP sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, baru secara sporadis dan belum terstruktur dalam implementasinya.
• Dampak SPIP bagi individu merupakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas
• Perlu diperjelas tugas dari masing2 satgas unit kerja eselon I agar dapat membantu dalam pendokumentasian berkas SPIP.

Oleh karenanya diperoleh juga masukan guna perbaikan kedepan sebagai berikut:

1.Saran perbaikan untuk Indikator:
a.Pembinaan Sumber Daya Manusia yaitu agar Bappenas menetapkan secara formal persyaratan jabatan sesuai dengan tupoksi, diharapkan mendapatkan nilai 3.
b.Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yaitu Bappenas perlu membuat IT arsitektur dan kebijakan tata kelola sistem infromasi dan mengoptimalkan fungsi pusdatinrenbang, diharapkan mendapatkan nilai 3

2. Biro SDM Bappenas menyampaikan bahwa selama ini sistem kompetensi sudah ada hanya karena adanya perubahan struktur organisasi makanya belum dapat dinyatakan secara formal. Standar Kompetensi perlu diperbaharui untuk jabatan struktural, hanya untuk jabatan fungsional tidak berubah. Perlu komitmen dari pimpinan untuk penetapan standar kompetensi tersebut. Terkait dengan pola karier juga sudah dilakukan tetapi hanya untuk beberapa jabatan struktural.
3. Tugas untuk Satgas Kedeputian adalah melakukan monitoring dan mendokumentasikan dokumen2 kebijakan yang terkait dilingkup unit kerjanya.
4. Hal ini terkait dengan sub unsur dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting, disarankan Bappenas agar mendokumentasiakan bukti penerapan kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.
5. Perlu didorong menjalankan management risiko. Hal ini terkait dengan penilaian analisis risiko dimana saran perbaikan adalah agar Bappenas membuat peta risiko dan rencana tindak pelaksanaan untuk semua kegaitan utama berdasarkan pedoman penilaian risiko yang telah dibuat.
6. Akan dilakukan tindak lanjut rapat dalam koordinasi tugas Satgas SPIP Kedeputian secara menyeluruh.{SY}



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar