Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Feb 2017, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (26/1). Sekretariat Reforma Agraria Nasional (RAN) yang berada di Kementerian PPN/Bappenas mengundang K/L anggota RAN untuk mensosialisasikan dan mendesiminasikan hasil kerja pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis RAN pada 2016, serta mendapatkan masukan untuk dapat ditindaklanjuti pada 2017. K/L yang hadir yakni Kementerian ATR/BPN; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan Dan Perikanan; dan SUPD I Kementerian Dalam Negeri.

Dipimpin oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Uke M. Hussein, dipaparkan bahwa cakupan peta dasar pertanahan hingga 2016 meningkat menjadi 29,37 Juta Ha (45,67%). Terdapat 7 Provinsi yang sudah memiliki peta dasar pertanahan di atas 80%, yaitu Provinsi Aceh, Bali, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Cakupan bidang tanah bersertipikat hingga 2016 mencapai 7,89 Juta Ha (12,11%), tetapi mengalami penurunan sebanyak 0,35% dari tahun 2015 yang mencapai 12,46%. Terdapat 2 Provinsi yang sudah memiliki peta  bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi yang cukup tinggi (>40%-60%), yaitu Provinsi Riau dan DKI Jakarta.

Arah kebijakan yang perlu ditindaklanjuti antara lain:
•    Perlu perhatian Kementerian ATR/BPN agar pencapaian target RPJMN 2015-2019 khususnya percepatan penyusunan Perpres Reforma Agraria, Perpres Lembaga Penyediaan Tanah (Bank Tanah), dan pemenuhan juru ukur (petugas ukur) pertanahan dapat terpenuhi.
•    Khusus juru ukur, BPN mengajukan juru ukur pertanahan berasal dari juru ukur berlisensi swasta. Tetapi Bappenas tidak menjamin bahwa juru ukur berlisensi ini dapat melayani daerah-daerah di Indonesia bagian timur dengan baik. Oleh sebab itu, Bappenas mengharapkan bahwa juru ukur pertanahan tetap diperoleh dari penerimaan CPNS yang pasti siap ditempatkan di daerah terpencil/terjauh di bagian timur Indonesia.
•    Dalam RKP 2018 Proyek Prioritas Nasional harus sudah merinci lokasi (aspek spasial). Diharapkan rencana kerja BPN dan BIG dalam RKP 2018 tidak hanya berupa tabel, tetapi juga muncul petanya untuk penunjukkan lokasi yang lebih detail.
•    Perlu adanya tabel kendali untuk rekapitulasi pencapaian reforma agraria 9 juta hektar. Tabel kendali ini diusulkan masuk ke Perpres Reforma Agraria. Nantinya, tabel kendali harus berisi nama desa/kecamatan, nama pemilik aset, luas bidang, mata pencaharian, jenis program pemberdayaan K/L, jumlah KK yang menerima program pemberdayaan K/L, dan terintegrasi dengan peta bidang tanah bersertifikat. Tabel kendali untuk tata batas kawasan hutan sebaiknya direvisi dengan menyebutkan jumlah desa, nama desa, hingga luas tanahnya (dalam bidang atau hektar).

Terkait tanah ada/ulayat harus disamakan konsepnya, sebab hingga saat ini, sebagian pemahaman menyatakan bahwa tanah adat/ulayat adalah komunal dan sebagian lagi menyatakan bahwa tanah adat adalah kawasan preservasi (dilindungi dan tidak boleh dilekatkan hak di atas tanahnya).

Di akhir rapat disimpulkan bahwa reforma agraria akan berhasil apabila ada beberapa dukungan, seperti: (1) siapnya Perpres Reforma Agraria, pemberdayaan untuk daerah, dan sosialisasi reforma agraria di daerah; (2) kesepakatan lintas sektor, misalnya antara Kemen ATR/BPN dengan KLHK terkait tanah-tanah terlantar atau tanah-tanah untuk reforma agraria; (3) jumlah juru ukur yang memadai. [Subdit Infosos]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar