Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Jan 2017, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (30/1). Direktorat Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan selaku moderator dalam kick off meeting ini memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi BMN tahun 2016. Dari target sebanyak 3.350 bidang, terealisasi penerbitan sertifikat sebanyak 3.260 bidang sedangkan sisanya belum diterbitkan sertifikat walaupun beberapa sudah dilakukan pengukuran bidang tanah.

Beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) yang teridentifikasi BMN yang belum bersertifikat antara lain: Kanwil DJKN Aceh sebanyak 3.800 bidang; Sumatera Utara sebanyak 2.863 bidang; Riau, Sumatera Barat, Kepri sebanyak 2.931 bidang; DKI Jakarta sebanyak 4.517 bidang; Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara sebanyak 2.752 bidang; serta Papua dan Maluku sebanyak 3.846 bidang.

Dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN dan Direktorat TRP Bappenas, didapat beberapa poin kendala eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaa sertifikasi BMN berupa tanah, antara lain:
•    pendanaan untuk tanah dengan luasan s.d 2,5 ha memerlukan biaya yang lebih besar sehingga perlu koordinasi dengan BPN dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk penyesuaian Standar Biaya Keluaran (SBK) 2017;
•    saat ini masih kekurangan juru ukur BPN;
•    revisi anggaran terlambat dilakukan;
•    dokumen perolehan tanah kurang memadai dan fisik aset dikuasai oleh pihak lain;
•    pada DJKN Papua dan Maluku sisem aplikasi pembayaran harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu;
•    adanya persyaratan pelepasan hak ulayat di Papua;
•    perbedaan mekanisme pencatatan SIMAK BMN (ruas jalan) dengan SiMANTAP (jumlah bidang);
•    koordinasi dan komunikasi antara satker dengan Kantah saling menunggu (pasif);
•    kekeliruan dalam proses penerbitan (bukan a.n Pemerintah c.q K/L dan/atau bukan Hak Pakai)

Rincian jumlah target tahun 2017 adalah sebanyak 3.729 bidang yang terdiri atas Kelompok I (luasan s.d 2,5 ha) sebanyak 2.561 bidang dan Kelompok II (luasan di atas 2,5 ha) sebanyak 1.168 bidang.

Beberapa poin yang memerlukan perhatian dari para stakeholder antara lain: saat ini belum semua tanah milik pemerintah masuk dalam aplikasi SIMANTAP; diperlukan kerjasama utk mengakselerasi peningkatan target; dan perlu peningkatan anggaran BPN. (Subdit Infosos)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar