Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Jan 2017, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/1). Sehubungan dengan sedang dilakukannya penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang Semester II Tahun 2016, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selaku penyusun mengundang K/L anggota BKPRN untuk membahas kemajuan pelaksanaan agenda kerja sampai dengan Desember 2016. Rapat teknis ini dihadiri oleh Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan BIG.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan RTR KSN Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi), RTR KSN Cekungan Bandung, RTR Kawasan Perbatasan Gorontalo dan RTR KSN Sulawesi Utara. RTR KSN tersebut saat ini sedang berada di pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG akan bekerjasama dengan Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pengukuran Ground Control Point (GCP) dan orthorektifikasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Saat ini 4.000 desa dari 82.000 desa sudah terorthorektifikasi dan terpetakan skala 1:5.000. Untuk efisiensi, perlu ditinjau kembali daerah-daerah remote yang akan dipetakan. Perlu adanya prioritas berdasarkan daerah mana yang memang akan dibangun.

Penyusunan Peta Tematik Karst merupakan amanat dari Perpres  No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Terdapat 6 provinsi yang sudah ditetapkan di dalam Kepmen ESDM tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst di daerah tersebut, yaitu  Sukolilo, Gunung Sewu, Kebumen, Pangkalan, Langkat, dan Banten. 

Masalah KSP saat ini adalah perbedaan garis pantai. Sudah disepakati garis pantai menggunakan ketentuan di tahun 2013, namun ada beberapa daerah yang melakukan penghitungan sendiri tanpa berkonsultasi ke BIG, sehingga menimbulkan perubahan garis pantai.

Telah disusun Modul Tahapan Penetapan LP2B sebagai acuan daerah dalam menentukan kawasan LP2B. Pada 2017 modul akan disosialisasikan ke daerah-daerah dan akan dilakukan pemetaan lahan sawah oleh BIG dengan berkoordinasi dengan ATR/BPN dan Kementan.

Perpres Pencabutan Lembaga NonStruktural masih belum ditandatangani oleh Presiden. Oleh karena itu, saat ini beberapa tugas BKPRN masih dilakukan sesuai dengan kewenangannya, seperti penangangan konflik tata ruang nasional masih ditangani oleh Kemenko Bidang Perkenomian, namun sudah tidak menggunakan atribut BKPRN dalam kegiatannya. (Subdit Infosos)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar